Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap program gizi nasional, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Berangkat dari semangat tersebut, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Provinsi Papua Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan program strategis negara.
Ketua LAKRI Provinsi Papua Tengah, Alexander Saman, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program gizi nasional merupakan langkah penting karena program tersebut berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan menekan angka stunting, (19/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Alexander, program gizi harus menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, bukan ruang bagi praktik penyimpangan maupun kepentingan tertentu.
“Program gizi adalah program kemanusiaan, bukan ruang kompromi bagi penyimpangan. Pengelolaan anggaran gizi harus bersih, transparan, bebas kepentingan, dan setiap potensi penyalahgunaan harus dicegah sejak dini,” tegasnya.
Melalui sidak tersebut, LAKRI Papua Tengah mengawasi proses perencanaan, distribusi, hingga pelaksanaan program gizi nasional. Tim juga memeriksa mekanisme pengadaan, keterlibatan mitra pelaksana, serta sistem pengawasan internal yang diterapkan BGN.
Selain itu, LAKRI ingin memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak membuka celah bagi penyimpangan anggaran.
“Sidak ini bertujuan memastikan pengelolaan anggaran dan program gizi nasional berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan tidak ada satu rupiah pun anggaran gizi yang disalahgunakan,” ujar Alexander.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa anggaran gizi merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat harus mendapat perhatian serius.
Menurutnya, korupsi di sektor gizi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kejahatan moral dan kemanusiaan karena berdampak langsung terhadap hak masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperoleh asupan gizi yang layak.
Di sisi lain, Alexander menegaskan bahwa sidak yang dilakukan LAKRI bukanlah bentuk serangan terhadap lembaga pemerintah.
Sebaliknya, pengawasan tersebut merupakan bagian dari kemitraan konstruktif untuk memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melakukan pencegahan. Kami mendorong BGN untuk terbuka dan kooperatif karena transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan tersebut, LAKRI Provinsi Papua Tengah akan melaksanakan sidak ke seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire dan sejumlah wilayah lainnya di Papua Tengah.
Tim LAKRI akan menelusuri pembayaran gaji tenaga kerja selama tiga bulan terakhir, memeriksa kualitas menu makanan, mengevaluasi kebersihan dapur, meninjau standar kesehatan dan sanitasi, serta mengawasi berbagai aspek operasional lainnya.
Alexander mengatakan langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Kami akan turun langsung ke seluruh dapur MBG untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, kualitas makanan terjaga, standar kebersihan diterapkan, dan seluruh proses operasional berjalan secara transparan serta akuntabel,” ujarnya.
Lebih jauh, LAKRI membuka ruang kerja sama dengan BGN dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat akuntabilitas program gizi nasional. Namun demikian, organisasi tersebut tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan yang berindikasi melanggar hukum.
“Kami membuka ruang kerja sama dengan BGN agar pengelolaan program gizi benar-benar akuntabel, tepat sasaran, dan dipercaya masyarakat. Namun apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Alexander.
Melalui pengawasan yang konsisten, LAKRI Papua Tengah berharap program-program gizi nasional dapat berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, masa depan bangsa tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui integritas dalam setiap pelaksanaannya. (*)
