Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Delius Tabuni, secara langsung menerima aspirasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, KNPB menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Raya.
Delius menyampaikan bahwa DPR Papua Tengah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan dan meneruskannya kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tadi memang ada beberapa poin yang mereka sampaikan. Salah satunya penolakan PSN di Papua Raya. Aspirasi ini akan kami sampaikan hingga ke Presiden,” kata Delius.
Menurut Delius, aspirasi serupa juga sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada Majelis Rakyat Papua (MRP). Oleh karena itu, DPR Papua Tengah bersama MRP berencana membentuk tim untuk menyampaikan langsung surat aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“MRP dalam tiga hari sebelumnya juga menerima aspirasi yang sama, salah satunya penolakan PSN di Papua Raya. Karena itu, MRP dan DPR Provinsi akan membentuk tim untuk mengantar surat aspirasi yang telah kami terima,” ujarnya.
John Gobay Soroti Persoalan Mendasar Papua
Sementara itu, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobay, menilai berbagai aspirasi masyarakat Papua tidak dapat dipisahkan dari persoalan mendasar yang selama ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
John menyebut terdapat empat isu utama yang perlu mendapat perhatian serius, yakni sejarah, kekerasan, marginalisasi, dan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang dialog serta mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila konflik dan persoalan keamanan masih berlangsung.
“Pembangunan tidak akan berjalan maksimal atau percepatan pembangunan tidak akan tercapai apabila masih terjadi konflik. Karena itu, kami selalu menekankan bahwa penanganan konflik perlu dievaluasi dengan pendekatan pembangunan yang lebih soft,” ujarnya.
John menambahkan, DPR Papua Tengah juga telah menghasilkan sejumlah regulasi yang diarahkan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang selama ini mengalami marginalisasi.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki forum koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam membahas isu pemerintahan, keamanan, dan ketertiban.
Menurut John, unsur Forkopimda melibatkan Gubernur, DPR Papua Tengah, MRP, Kapolda, Danrem, serta unsur terkait lainnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa satuan tugas yang dibentuk pemerintah pusat memiliki mekanisme berbeda karena menjalankan mandat langsung dari pemerintah pusat.
“Seperti Satgas ini merupakan utusan langsung dari Presiden, sehingga tidak berada dalam struktur Forkopimda di tingkat provinsi,” katanya.
Apresiasi Pengamanan Penyampaian Aspirasi
John juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Papua Tengah, Polres Nabire, dan TNI yang telah mengamankan jalannya penyampaian pendapat di muka umum.
Ia menilai aparat keamanan telah memberikan ruang yang kondusif bagi peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan aman.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Papua Tengah tetap terbuka bagi masyarakat.
John mengingatkan agar setiap kelompok yang menyampaikan aspirasi tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan serta menghormati hak masyarakat lainnya.
“Siapa pun yang menyampaikan pendapat harus tetap menjaga komunikasi dengan aparat keamanan. Sebelum melakukan aksi, perlu koordinasi agar situasi tetap terjaga dan tidak mengganggu hak orang lain,” katanya.
Ia juga menekankan agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat Nabire, termasuk sektor pendidikan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak nyaman di Nabire. Aksi itu untuk menyampaikan pendapat, bukan untuk membuat kota menjadi tidak kondusif,” tegasnya.
John berharap seluruh pihak dapat menghindari penyebaran informasi yang berpotensi memperkeruh situasi, serta mengutamakan komunikasi dalam setiap penyampaian maupun tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Dengan diterimanya aspirasi KNPB tersebut, DPR Papua Tengah menegaskan akan membawa sejumlah tuntutan, termasuk penolakan PSN di Papua Raya, melalui jalur kelembagaan kepada pemerintah pusat. (*)
