Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menghentikan aktivitas perdagangan dan kegiatan komersial lainnya di kawasan Pantai Nabire mulai Minggu, 6 September 2026.
Informasi tersebut tercantum dalam imbauan yang beredar melalui media sosial dan grup komunikasi masyarakat Nabire.
Dalam pemberitahuan itu disebutkan bahwa kebijakan berlaku mulai 6 September 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Imbauan tersebut menyatakan bahwa penghentian aktivitas perdagangan dilakukan berdasarkan instruksi Gubernur Provinsi Papua Tengah.
Namun, hingga berita ini disusun, imbauan yang beredar belum memuat penjelasan terperinci mengenai alasan pemerintah menghentikan aktivitas komersial di kawasan Pantai Nabire.
Aktivitas Komersial Dihentikan
Frasa “aktivitas dagang dan sebagainya” dalam pemberitahuan tersebut mengindikasikan adanya larangan terhadap berbagai kegiatan komersial di kawasan pantai.
Kebijakan ini berpotensi berdampak pada pedagang makanan dan minuman serta pelaku usaha lain yang selama ini memanfaatkan kawasan pantai sebagai lokasi usaha.
Selain itu, aktivitas penyewaan perlengkapan wisata, penyediaan wahana permainan, dan kegiatan komersial lainnya juga memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait penerapan kebijakan tersebut.
Pedagang Menanti Kejelasan
Pantai Nabire selama ini menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada sore hari dan akhir pekan.
Tingginya kunjungan tersebut turut menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan pantai.
Dengan diberlakukannya kebijakan penghentian aktivitas perdagangan, para pelaku usaha memerlukan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penataan yang akan diterapkan pemerintah.
Hingga saat ini, imbauan yang beredar belum memuat informasi mengenai relokasi pedagang, lokasi alternatif untuk berjualan, maupun skema penataan usaha bagi masyarakat yang terdampak.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan kebijakan, batas kawasan yang terdampak, jenis aktivitas yang dilarang, serta langkah lanjutan bagi para pelaku usaha.
Kejelasan tersebut penting agar penataan kawasan Pantai Nabire dapat berlangsung secara tertib, sekaligus tetap mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut. (*)
Penulis : Arief Aw
