NABIRE, PAPUA TENGAH || Nabireterkini.com — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Tengah bersama jajaran LMA kabupaten se-Papua Tengah periode 2026–2030 resmi dilantik di Aula LPP RRI Nabire, Senin (14/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga perdamaian, menyelesaikan persoalan masyarakat melalui musyawarah, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Maju”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekitar 130 peserta hadir dalam kegiatan itu, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, serta pengurus LMA yang dilantik.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Letkol (Tituler) Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., menegaskan bahwa jabatan dalam LMA merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial. Pelantikan merupakan pemberian amanah dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipercaya untuk melayani masyarakat,” tegas Lenis.
Ia meminta para pengurus LMA tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga aktif hadir ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan.
Menurutnya, pendekatan adat dan musyawarah dapat menjadi kekuatan penting dalam mencegah konflik serta menyelesaikan persoalan sosial.
“Lembaga adat harus memiliki jiwa melayani, jiwa mendamaikan, jiwa melindungi, dan jiwa mengayomi masyarakat,” ujarnya.
Lenis juga mengingatkan para pengurus LMA untuk menjaga integritas dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Ia meminta lembaga adat menjauhkan diri dari praktik korupsi, suap, maupun kepentingan politik praktis.
“Jangan menjadi pemimpin yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Jangan pula menerima suap. Jangan sampai jabatan menjadi tempat mencari keuntungan,” katanya.
Menurut Lenis, LMA harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat adat meskipun dinamika politik dan pemerintahan terus berkembang.
LMA Tegaskan Komitmen Bersinergi dengan Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah LMA Provinsi Papua Tengah, Yona Kogoya, membacakan deklarasi yang menegaskan komitmen lembaga adat untuk membangun sinergi dengan pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
LMA juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah dan Program Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan.
Deklarasi tersebut turut memuat komitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian di Papua Tengah dengan mengedepankan nilai-nilai adat, persaudaraan, serta musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Hukum dan Pemerintahan, Marten Ukago, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, menyampaikan bahwa masyarakat adat memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, LMA diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan melalui pendekatan adat dan dialog.
“LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” kata Marten saat membacakan sambutan Gubernur.
Ia juga berharap LMA berperan dalam menjaga keamanan, melindungi budaya lokal, mendukung pendidikan generasi muda, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Dorong Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat
Pelantikan LMA Papua Tengah juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi konflik sosial dan persoalan hak ulayat.
Lenis mendorong pemerintah bersama lembaga adat melakukan pemetaan hak ulayat secara jelas. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat adat sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan.
“Kalau pemerintah mempunyai program yang baik untuk rakyat, LMA harus membantu. Kalau ada persoalan di lapangan, LMA membantu menyelesaikannya,” tegasnya.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2030, LMA Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat fungsi lembaga adat sebagai mitra pemerintah sekaligus menjadi ruang penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, musyawarah, dan nilai-nilai adat.
Rangkaian pelantikan kemudian ditutup dengan doa. Seluruh kegiatan berlangsung aman dan lancar. (*)
Penulis : Arief Aw
Sumber Berita: kegiatan pelantikan LMA Provinsi Papua Tengah dan LMA Kabupaten se-Papua Tengah periode 2026–2030.
