Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Pergantian pejabat sering kali terlihat sebagai rutinitas birokrasi. Namun, bagi masyarakat di wilayah distrik, pergantian itu menyimpan harapan besar: hadirnya pemimpin yang benar-benar bekerja, bukan sekadar menjabat.
Di tengah harapan itu, Wakil Bupati Nabire, H. Burhanudin Pawennari, memimpin langsung serah terima jabatan pejabat kepala perangkat daerah dan kepala distrik di Kantor Inspektorat Nabire, Jumat (17/04/2026).
Dalam momentum tersebut, ia tidak sekadar membuka acara. Ia langsung menegaskan arah kepemimpinan: pelayanan kepada rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jabatan bukan kehormatan semata. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai rotasi jabatan sebagai langkah penting untuk menyegarkan organisasi sekaligus meningkatkan kinerja aparatur. Karena itu, ia meminta setiap pejabat bergerak cepat menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang baru.
Selain itu, ia memberikan penghargaan kepada pejabat sebelumnya yang telah bekerja dan berkontribusi bagi daerah. Ia menyebut kerja mereka sebagai bagian penting dari fondasi pembangunan di Nabire.
Namun demikian, ia tidak menahan kritik secara implisit. Ia mengingatkan pejabat baru agar tidak mengulangi kelemahan yang selama ini masih dirasakan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik.
Ia meminta para kepala perangkat daerah dan kepala distrik turun langsung ke lapangan. Mereka harus memahami kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menerima laporan di balik meja.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut akan mempercepat penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
Khusus bagi kepala distrik, ia menyampaikan pesan yang lebih tegas. Ia meminta mereka benar-benar hadir di wilayah kerja dan tidak meninggalkan masyarakat tanpa pelayanan.
“Kalau pimpinan tidak ada di tempat, masyarakat akan kesulitan. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar pada pejabat baru. Mereka menginginkan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan—bukan sekadar janji.
Karena itu, sertijab ini bukan hanya perpindahan jabatan. Momentum ini menjadi titik awal untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan rotasi ini tidak diukur dari acara yang berjalan khidmat, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pejabat hadir, bekerja, dan mendengar rakyat, maka di situlah pemerintahan benar-benar hidup. (*)
