Jayapura || Nabireterkini.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) meminta pelaksanaan program konstruksi cetak sawah tahun 2026 di Tanah Papua menghasilkan lahan pertanian yang benar-benar produktif.
Ia menilai keberhasilan program tidak cukup hanya berdasarkan luas lahan yang berhasil dibuka.
MDF menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Sabtu (5/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Forum itu membahas evaluasi pelaksanaan program cetak sawah di sejumlah wilayah Papua.
Dalam kesempatan tersebut, MDF mengingatkan seluruh pihak agar memperhatikan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat sebelum menjalankan pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, Tanah Papua memiliki potensi lahan yang besar untuk mendukung pengembangan pertanian.
Namun, pengelolaan potensi tersebut membutuhkan perencanaan yang tepat agar pembukaan lahan dapat berlanjut menjadi kawasan pertanian yang produktif.
“Papua memiliki potensi lahan yang besar. Tetapi potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar menjadi kekuatan pembangunan daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Jangan Hanya Kejar Luasan Lahan
MDF menegaskan pemerintah dan pihak pelaksana tidak boleh menjadikan luas pembukaan lahan sebagai indikator utama keberhasilan program.
Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan sejumlah aspek pendukung, mulai dari kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan air, sarana produksi hingga kesiapan petani.
“Keberhasilan kita bukan sekadar selesainya pekerjaan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar anggaran negara tidak menghasilkan lahan yang kemudian terbengkalai atau tidak mampu dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Karena itu, MDF mendorong program cetak sawah mampu meningkatkan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di setiap daerah.
“Jangan sampai lahannya sudah dibuka, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Cetak sawah harus meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Evaluasi Harus Berdasarkan Kondisi Lapangan
Selain meminta hasil program yang terukur, MDF mendorong proses evaluasi berjalan secara objektif dan transparan.
Setiap kendala yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan harus segera ditemukan agar pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.
Menurutnya, identifikasi masalah di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai ketentuan.
MDF juga menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ketahanan pangan adalah bagian dari kesejahteraan. Kita membangun Papua bukan hanya dengan membuka lahan, tetapi menumbuhkan harapan, memperkuat kemandirian pangan dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, program cetak sawah tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Papua melalui visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmonis dalam semangat Papua Cerah. (*)
Penulis : Arief Aw













