DPD PSI Nabire Dukung Relokasi Pedagang Pantai, Dorong Ekonomi Modern

- Admin

Minggu, 20 September 2026 - 18:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD PSI Kabupaten Nabire, Alberth Mansawan, menyampaikan pandangan terkait kebijakan relokasi pedagang di kawasan Pantai Nabire. Dok_ Ist

Ketua DPD PSI Kabupaten Nabire, Alberth Mansawan, menyampaikan pandangan terkait kebijakan relokasi pedagang di kawasan Pantai Nabire. Dok_ Ist

Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — DPD PSI Kabupaten Nabire mendukung relokasi pedagang di kawasan Pantai Nabire. Namun, pemerintah diminta memastikan lokasi baru memiliki fasilitas memadai, akses mudah, serta melibatkan pedagang dan pelaku UMKM dalam pengelolaannya.

Ketua DPD PSI Kabupaten Nabire, Alberth Mansawan, mengatakan penataan kawasan Pantai Nabire dapat mendorong ekonomi kerakyatan yang lebih modern, tertib, dan berdaya saing.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang positif untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan secara modern. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah,” ujar Alberth Saat di wawancarai lewat WhatsApp, Minggu (20/9/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fasilitas dan Akses Harus Dipastikan

Alberth meminta pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai di lokasi relokasi.

Akses bagi masyarakat, kendaraan, dan transportasi umum juga harus dipastikan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan.

“Jangan sampai relokasi justru membuat pedagang kehilangan pembeli karena lokasi baru sulit dijangkau. Aksesibilitas harus menjadi bagian dari perencanaan,” ujarnya.

Pedagang dan UMKM Perlu Dilibatkan

Alberth mendorong pemerintah melibatkan pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan kawasan.

Baca Juga:  Agustinus Selegani Perkenalkan IPSPJ sebagai Wadah Persatuan Pelajar Papua di Jawa Timur

Menurutnya, pelibatan tersebut membantu pemerintah memahami kebutuhan pelaku usaha dan mengurangi potensi persoalan saat relokasi.

“Pedagang dan pelaku UMKM harus dilibatkan. Mereka bukan hanya objek dari penataan, tetapi juga bagian penting dari keberhasilan kawasan yang baru,” katanya.

Promosi Diperlukan Setelah Relokasi

Pemerintah juga diminta menyiapkan sosialisasi dan promosi setelah relokasi. Menurut Alberth, lokasi perdagangan atau pusat kuliner baru perlu segera dikenalkan kepada masyarakat untuk menarik pengunjung dan membantu pedagang mempertahankan omzet.

Promosi yang konsisten, kata dia, dapat memperkuat daya tarik kawasan dan mendukung keberlanjutan usaha pedagang.

Relokasi Diharapkan Perkuat Ekonomi Kerakyatan

DPD PSI Nabire berharap penataan kawasan Pantai Nabire menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib tanpa menghilangkan peluang ekonomi pedagang.

Alberth menilai sinergi pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar relokasi memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap kawasan baru berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang nyaman, mudah diakses, dan berdaya saing.

“Kalau pemerintah dan pelaku usaha bisa berjalan bersama, penataan ini dapat menjadi momentum untuk membangun ekonomi kerakyatan yang lebih maju, tertib, dan berdaya saing di Nabire,” pungkasnya. (*)

Penulis : Arief Aw

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel nabireterkini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Raih Juara Pertama dan Ketiga, AWDC Nabire Dorong Talenta Muda
TMMD ke-130 Hadirkan Gedung Gereja Baru bagi Jemaat GKII Rehobot.
Kapten Inf. Sunata Bacakan Laporan TMMD ke-130, Progres Capai 100 Persen
Nuansa Budaya Warnai Penutupan TMMD ke-130 di Kampung Wanggar Sari
Jaga Kerukunan, Polda Papua Barat Daya Perkuat Deteksi Dini Paham Intoleransi
BPVP Sorong Latih 144 Peserta dalam Sembilan Bidang Keterampilan Kerja Gratis
Tongkat Komando Polres Paniai Berganti, Ini Pesan Kapolda kepada AKBP Sancoko
DPR Papua Tengah Bahas Pencabutan Perdasus OAP Nomor 14 Tahun 2026, Siapkan Regulasi Baru
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 15:50 WIT

Raih Juara Pertama dan Ketiga, AWDC Nabire Dorong Talenta Muda

Kamis, 12 November 2026 - 15:42 WIT

TMMD ke-130 Hadirkan Gedung Gereja Baru bagi Jemaat GKII Rehobot.

Kamis, 12 November 2026 - 15:34 WIT

Kapten Inf. Sunata Bacakan Laporan TMMD ke-130, Progres Capai 100 Persen

Kamis, 12 November 2026 - 15:26 WIT

Nuansa Budaya Warnai Penutupan TMMD ke-130 di Kampung Wanggar Sari

Rabu, 11 November 2026 - 22:03 WIT

Jaga Kerukunan, Polda Papua Barat Daya Perkuat Deteksi Dini Paham Intoleransi

Berita Terbaru