Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penanganan konflik sosial melalui pencegahan dini, musyawarah, penegakan hukum, dan kearifan adat.
Upaya ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, serta masyarakat. Kolaborasi diperlukan agar konflik ditangani secara cepat, adil, dan sesuai hukum.
Penanganan konflik sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Di Papua, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPR Papua Tengah dan pemerintah provinsi memiliki kewenangan masing-masing dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan konflik.
Namun, status serta substansi Perdasi Papua Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial perlu dipastikan melalui dokumen resmi sebelum disebut sebagai peraturan yang telah berlaku.
Pencegahan Konflik Menjadi Prioritas
Pencegahan dilakukan melalui deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, dialog antarkelompok, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu konflik.
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak awal.
DPR Papua Tengah dapat mendukung melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda juga penting untuk memperkuat komunikasi serta mencegah penyebaran informasi yang memicu ketegangan.
Penghentian Kekerasan dan Penyelesaian Konflik
Jika konflik berkembang menjadi kekerasan, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan aparat berwenang untuk menghentikan kekerasan, melindungi masyarakat, menyelamatkan korban, dan mengamankan fasilitas umum.
Setelah situasi terkendali, penyelesaian perlu menyentuh akar masalah agar konflik tidak berulang. Musyawarah dan mekanisme adat dapat digunakan sebagai bagian dari proses perdamaian, sepanjang tetap menghormati hak korban dan tidak menghambat penegakan hukum.
Masyarakat juga diimbau menghindari provokasi, kekerasan, balas dendam, dan tindakan main hakim sendiri.
Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah.
Perkuat Koordinasi dan Sistem Peringatan Dini
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memperkuat koordinasi dengan kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, lembaga sosial, dan unsur masyarakat lainnya.
Sistem peringatan dini dapat dikembangkan melalui pemetaan potensi konflik, pelaporan cepat, mediasi, dan evaluasi pascakonflik. Dengan demikian, pemerintah dapat bertindak sebelum kekerasan terjadi.
DPR Papua Tengah dapat mendukung melalui pembahasan kebijakan, pengawasan pelaksanaan, dan penganggaran sesuai kewenangan.
Penanganan konflik juga perlu terintegrasi dengan pembangunan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan, perbaikan pelayanan publik, penyelesaian persoalan sumber daya, serta perlindungan aspirasi dan hak Orang Asli Papua.
Sinergi antara DPR Papua Tengah, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan memperkuat upaya menciptakan Papua Tengah yang aman dan damai. (*)
Penulis : Arief Aw
