Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., menegaskan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat tetap diperbolehkan, namun harus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul surat pemberitahuan aksi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan tim Investigasi Ham dan mahasiswa Puncak se-Indonesia, yang berencana menggelar aksi pada Senin (27/4/2026).
Kapolres menjelaskan, pihaknya langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan koordinasi internal sejak Sabtu, kemudian dilanjutkan rapat bersama unsur Forkopimda Kabupaten Nabire pada Minggu (26/4/2026) di Aula Wicaksana Laghawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati, unsur TNI, FKUB, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat turut hadir.
Mereka kemudian menyepakati sejumlah empat poin pernyataan sikap bersama.
Pertama, seluruh elemen menolak tegas segala bentuk aksi yang berpotensi melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Nabire.
Kedua, mereka juga menolak aksi long march karena dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
Ketiga, seluruh pihak mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan serta menolak segala bentuk kekerasan, anarkisme, perusakan, pembakaran, dan pelemparan.
Keempat, semua pihak menegaskan bahwa pernyataan tersebut disusun secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.
Kapolres menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan kebijakan sepihak aparat keamanan.
“Ini bukan keputusan Polres atau Polda semata, tetapi hasil pertimbangan bersama seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi situasi di lapangan, Polres Nabire bersama TNI dan instansi terkait akan menggelar apel pasukan pada Senin pagi.
Aparat kemudian akan ditempatkan di sejumlah titik yang telah ditentukan, seperti Nabire barat, Jepara II, Adamant, Pasar Karang, Kalibobo, dan Siriwini.
Selain itu, aparat juga menyiapkan patroli guna mengantisipasi potensi penambahan titik kumpul massa di beberapa lokasi lain.
Kapolres menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan para kepala suku dan tokoh masyarakat untuk memastikan massa tetap tertib dan tidak membawa senjata tajam maupun simbol yang bertentangan dengan NKRI.
Ia juga mengingatkan agar aksi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Penyampaian aspirasi ini murni untuk kemanusiaan. Jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolres mengimbau para koordinator lapangan untuk mempertimbangkan kondisi Nabire yang akan menghadapi berbagai kegiatan penting, termasuk ujian sekolah, kunjungan pejabat pusat, serta agenda upacara daerah.
Karena itu, aparat mendorong agar massa dapat diarahkan langsung menuju Kantor DPRP Papua Tengah sebagai titik utama penyampaian aspirasi.
Kapolres menegaskan kembali bahwa kepolisian tidak melarang aksi, namun meminta semua pihak menjaga situasi tetap aman demi kepentingan bersama. (*)
Editor : Arief Aw
