Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Dengan langkah tegas dan suara yang bergetar, Tim Investigasi HAM bersama Mahasiswa Puncak menyerahkan sebuah noken berisi dokumen aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Senin (27/4/2026).
Noken itu tidak sekadar simbol budaya, tetapi menjadi representasi duka—memuat catatan “10 Nyawa Tak Berdosa dalam Tragedi Puncak”.
Aksi ini menyoroti tragedi kemanusiaan di wilayah Puncak yang menyebabkan 10 nyawa melayang dan 9 orang mengalami luka-luka. Massa datang dengan tertib, membawa pesan bahwa setiap korban adalah manusia yang harus mendapatkan keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dihimpun tim, sedikitnya 10 warga sipil meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kikungge Walia (50) meninggal akibat ledakan granat jenis cartridge kaliber 40 mm. Sementara itu, Tekimira Kogoya (37) mengembuskan napas terakhir setelah peluru menembus bahu hingga tulang belakang.
Selain itu, Inikiwewo Walia (50) meninggal akibat luka tembak di betis dan dada. Korban termuda, Para Walia (6), seorang anak laki-laki, kehilangan nyawa akibat luka tembak di bagian leher—sebuah fakta yang memperdalam luka kemanusiaan dalam tragedi ini.
Di sisi lain, sejumlah korban masih berjuang untuk pulih. Penditon Walia (3) dilaporkan dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak di kaki dan hidung. Secara keseluruhan, sembilan warga mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
Hingga kini, Mondokmbri Walia (48) belum ditemukan dan masih dinyatakan hilang.
Sekretaris Mahasiswa Puncak, Dei Murib, menyampaikan langsung kesaksian dari lapangan. Ia menegaskan bahwa suara korban tidak boleh berhenti di lokasi kejadian.
“Saya turun langsung ke lokasi operasi militer. Sepuluh nyawa ini mereka titipkan, dan saya bawa dalam noken ini. Ini tentang manusia, bukan kepentingan,” ujar Dei di hadapan massa.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan upaya menyampaikan nilai kemanusiaan kepada para pengambil kebijakan.
Dalam aksi itu, Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak menyerahkan tuntutan kepada DPRPT dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Mereka meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sembako secara terstruktur bagi pengungsi. Selain itu, mereka mendorong pembukaan layanan Palang Merah Indonesia (PMI) di Puncak, penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi, serta
layanan kesehatan langsung di titik pengungsian. Mereka juga mendesak pembentukan panitia
khusus untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.
Setelah seluruh aspirasi disampaikan, massa aksi meninggalkan lokasi secara tertib.
Mereka kembali menggunakan 15 truk yang telah disiapkan panitia, dengan pengawalan guna memastikan perjalanan berlangsung aman.
Di balik barisan truk yang perlahan menjauh, tersisa satu pesan kuat: noken itu mungkin telah diserahkan, tetapi suara tentang sepuluh nyawa tidak akan hilang. (*)
