Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap situasi konflik dan kondisi kemanusiaan di Tanah Papua yang hingga kini terus memakan korban jiwa di kalangan warga sipil serta memicu perpindahan massal masyarakat.
Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (30/4), BEM Nusantara menilai bahwa pendekatan militeristik yang selama ini dilakukan tidak menyelesaikan akar permasalahan, melainkan justru memperparah krisis kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia.
“Negara memikul kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan warga sipil harus segera dievaluasi dan dihentikan,” tegas organisasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BEM Nusantara menyampaikan lima tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, antara lain: penarikan seluruh militer non-organik dari Papua, penghentian operasi militer yang tidak berlandaskan hukum, jaminan perlindungan dan hak dasar bagi warga serta pengungsi, penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus pelanggaran HAM, hingga evaluasi total terhadap kebijakan keamanan yang selama ini diterapkan.
Lebih lanjut, BEM Nusantara menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak dapat dilakukan dengan cara kekerasan.
Penyelesaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pendekatan kemanusiaan, keadilan, dan langkah politik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa, mahasiswa, masyarakat sipil, tokoh agama, dan pemerintah untuk bersama-sama mendorong terciptanya Papua yang damai, adil, dan bermartabat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tutup pernyataan tersebut. (*)
Sumber Berita: Sumber: Press Release BEM Nusantara
