Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Solidaritas Mahasiswa dan Mahasiswi Paniai se-Indonesia menggelar konsolidasi massa dan diskusi terkait penolakan rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di Asrama Putra Paniai, Jalan Kelapa Dua Kalibobo, Nabire, Kamis (30/4/2026).
Sekitar 20 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Forum ini membahas rencana pemekaran wilayah Kabupaten Paniai yang mencakup Kabupaten Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma.
Koordinator kegiatan, Paulo Mote, memandu langsung jalannya diskusi. Ia menyampaikan bahwa forum menghasilkan kesepakatan umum untuk menolak rencana pemekaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui diskusi ini, kami menyerap berbagai aspirasi dan pada umumnya menolak DOB di Kabupaten Paniai,” ujar Paulo.
Selain itu, peserta forum menyepakati langkah lanjutan berupa konsolidasi massa dan rencana aksi demonstrasi. Paulo menjelaskan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi dengan jaringan mahasiswa di berbagai kota studi untuk menentukan waktu pelaksanaan aksi.
“Kami akan membahas kembali jadwal aksi melalui koordinasi lanjutan bersama teman-teman di kota studi lain,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka menolak rencana pemekaran DOB, meminta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP dan IUPK), serta mendesak penghentian pengiriman aparat keamanan ke wilayah Paniai.
Selain itu, peserta forum menilai rencana pemekaran belum memenuhi syarat, baik dari aspek sumber daya manusia, kondisi keamanan, maupun faktor geografis.
Mereka menegaskan bahwa kebijakan pemekaran harus didasarkan pada aspirasi masyarakat yang terdampak langsung.
“Pemekaran harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan politik,” ujar salah satu peserta.
Forum ini juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi dan komunitas, termasuk elemen mahasiswa, organisasi masyarakat, serta kelompok pemerhati isu Papua di Nabire.
Di sisi lain, beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak pemekaran wilayah, seperti potensi meningkatnya konflik sosial, masuknya investasi skala besar, hingga perubahan struktur sosial masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi di tingkat provinsi untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan DPR Papua Tengah.
Kegiatan ditutup dengan harapan agar pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat Paniai dan mempertimbangkan kembali kebijakan pemekaran.
Mahasiswa menegaskan pentingnya menjaga keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial di Papua Tengah. (*)
Penulis : Alvi
Editor : Arief Aw
