Nabire, Papua Tengah, Nabireterkini.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Peduli Alam dan Manusia Mee Wilayah Simapitowa menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Senin (10/8/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan tanah, aktivitas pembangunan, keberadaan aparat keamanan, serta kegiatan perusahaan di wilayah yang mereka perjuangkan.
Setidaknya terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, mereka meminta TNI tidak memaksa masyarakat untuk melepaskan atau menyerahkan tanah.
Kedua, massa mendesak TNI segera mencabut tanda atau plang yang disebut telah terpasang di Kilometer (KM) 95 dan KM 102.
Ketiga, massa menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan kapal di wilayah Kali Bumi dan KM 105, serta mempertanyakan aktivitas perusahaan di kawasan tersebut.
Keempat, massa meminta pemerintah dan pihak terkait menarik personel militer organik maupun nonorganik dari wilayah yang mereka persoalkan.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa, Agus Tebai, menyampaikan kritik terhadap berbagai aktivitas yang menurutnya berkaitan dengan kepentingan kapitalisme dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua.
Agus menilai masyarakat adat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Ia menegaskan perlunya kepastian hukum agar aktivitas pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam tidak menghilangkan hak masyarakat atas tanah serta ruang hidup mereka.
Selain itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait memperhatikan kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup pada wilayah tersebut, termasuk warga yang mencari nafkah di sekitar kawasan KM 100 dan sekitarnya.
Dalam penyampaiannya, Agus juga menyinggung keberadaan aparat keamanan serta potensi ketegangan yang dapat timbul apabila persoalan tanah tidak diselesaikan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pihak.
Karena itu, ia mengajak pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis kemanusiaan, serta berbagai elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mencari penyelesaian secara damai dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Massa juga meminta pemerintah membuka ruang dialog terkait berbagai persoalan yang disampaikan.
Mereka berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian dari DPR Papua Tengah dan pemerintah daerah.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan.
Massa menyampaikan tuntutan secara terbuka di halaman Kantor DPR Papua Tengah.
Melalui aksi tersebut, Front Peduli Alam dan Manusia Mee Wilayah Simapitowa berharap pemerintah segera merespons tuntutan masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak atas tanah, kepastian aktivitas pembangunan, serta kondisi keamanan di wilayah yang mereka persoalkan. (*)
