Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) kembali menggelar aksi penyampaian aspirasi Jilid III di Kabupaten Nabire, Selasa (15/9/2026).
Massa memusatkan aksi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dengan membawa sejumlah tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan persoalan pendidikan di Papua.
Dalam aksi tersebut, SPWP mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG di seluruh Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa menilai anggaran program tersebut sebaiknya dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan, terutama pendidikan gratis, pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.
Selain itu, SPWP meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Massa juga menyoroti sejumlah laporan dugaan keracunan yang dikaitkan dengan program tersebut di beberapa daerah.
SPWP meminta pemerintah membuka secara transparan penanganan kasus dugaan keracunan MBG.
Massa secara khusus menyinggung laporan dugaan keracunan di Depapre, Kabupaten Jayapura, yang menurut mereka menimbulkan banyak korban.
Dalam tuntutannya, SPWP meminta pemerintah mengusut penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas setiap kasus dugaan keracunan MBG.
Massa juga menyampaikan klaim mengenai dugaan puluhan ribu korban keracunan MBG. Namun, angka tersebut menjadi bagian dari tuntutan massa dan masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Karena itu, SPWP meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan kasus tersebut sebagai bencana kesehatan nasional apabila jumlah korban dan dampaknya memang memenuhi kriteria yang berlaku.
Pendidikan Dinilai Lebih Mendesak
Di sisi lain, massa menilai pemerintah perlu mengutamakan persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat Papua.
SPWP menyoroti persoalan buta huruf, keterbatasan akses pendidikan, kondisi fasilitas sekolah, serta pembiayaan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Papua.
Mereka meminta pemerintah mengembalikan sekaligus meningkatkan anggaran pendidikan agar kebutuhan dasar pendidikan dapat terpenuhi secara lebih luas.
Menurut massa aksi, investasi pada pendidikan dan sumber daya manusia merupakan kebutuhan mendesak bagi masa depan Papua.
Tolak Pembangunan Dapur SPPG
Tuntutan lainnya menyasar pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua.
SPWP meminta pemerintah menghentikan pembangunan dapur SPPG di seluruh wilayah Papua. Massa juga menolak adanya pemaksaan pembagian MBG kepada siswa di sekolah.
Selain itu, mereka meminta program MBG tidak melibatkan unsur militer di wilayah yang menurut massa masih berada dalam situasi konflik.
SPWP juga membawa isu militerisasi di lingkungan pendidikan. Mereka meminta pemerintah menghentikan segala bentuk keterlibatan maupun tindakan yang dinilai dapat menciptakan tekanan terhadap aktivitas pendidikan dan ruang belajar siswa.
Soroti Dugaan Intimidasi Siswa
Dalam aksi tersebut, SPWP juga menyampaikan dugaan adanya intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG maupun pelajar yang menyampaikan aspirasi melalui aksi terbuka.
Massa meminta pemerintah memastikan siswa dapat menyampaikan pendapat secara aman tanpa mendapatkan tekanan atau intimidasi.
Secara keseluruhan, delapan tuntutan SPWP Jilid III menempatkan persoalan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama pemerintah di Papua.
Delapan Tuntutan Utama SPWP
Berikut delapan tuntutan yang disampaikan SPWP:
1. Menghentikan program MBG di seluruh Papua dan mengalihkan anggarannya untuk sektor pendidikan.
2. Mengungkap dan mengusut tuntas kasus dugaan keracunan MBG, termasuk laporan di Depapre, Kabupaten Jayapura.
3. Mengembalikan dan meningkatkan anggaran pendidikan serta memprioritaskan hak pendidikan pelajar dan mahasiswa Papua.
4. Menghentikan pembangunan dapur SPPG di seluruh Papua.
5. Menghentikan dugaan pemaksaan pembagian MBG dan menolak keterlibatan militer dalam program tersebut di wilayah konflik.
6. Menghentikan militerisasi lembaga dan lingkungan pendidikan di Papua.
7. Menghentikan dugaan teror dan intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG maupun pelajar yang menyampaikan aspirasi.
8. Meminta pemerintah menetapkan dugaan 50 ribu korban keracunan MBG sebagai bencana kesehatan nasional, apabila memenuhi kriteria yang berlaku.
Aksi SPWP Jilid III tersebut menjadi bagian dari penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus dorongan agar sektor pendidikan mendapat perhatian lebih besar dalam pembangunan Papua. (*)
Penulis : Arief Aw
Sumber Berita: Pernyataan massa aksi Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) dalam aksi Jilid III di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nabire, 15 September 2026.
