Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) meluncurkan Sistem Informasi Bahari Papua Tengah (SIBAPATENGA) untuk mengintegrasikan pengelolaan data sektor kelautan dan perikanan.
Peluncuran berlangsung bersamaan dengan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (24/9/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP., hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dari delapan kabupaten di Papua Tengah.
Basis Data Jadi Dasar Perencanaan
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Ukkas, pemerintah menekankan penggunaan data akurat sebagai dasar penyusunan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang benar. Karena itu, melalui E-Walidata kita ingin membangun satu basis data kelautan dan perikanan yang akurat, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.
Basis data tersebut diharapkan membantu pemerintah menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat dan mengurangi risiko perencanaan yang tidak tepat sasaran.
Papua Tengah memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Pemerintah provinsi mendorong pengelolaannya secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten, termasuk untuk mendukung masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terluar.
“Laut Papua Tengah adalah kekayaan kita. Kita juga harus menjaganya, kita kelola potensinya dan kita pastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” demikian pesan Gubernur.
Selain perikanan tangkap, pemerintah melihat peluang pengembangan perikanan budidaya air tawar. Setiap kabupaten didorong menentukan komoditas berdasarkan karakteristik geografis dan potensi masing-masing, sehingga tidak harus mengembangkan jenis perikanan yang sama.
Pemerintah juga menekankan agar hasil perikanan tidak hanya berorientasi pada pasar ekspor. Ketersediaan pangan dan sumber protein bagi masyarakat Papua Tengah, terutama di wilayah pedalaman, tetap menjadi perhatian.
“Semua kegiatan yang kita lakukan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin nelayan semakin sejahtera, budidaya semakin berkembang, hasil laut memiliki nilai tambah dan masyarakat Orang Asli Papua memperoleh manfaat yang besar dari potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki,” lanjutnya.
Papua Tengah Punya 1.168 Kilometer Garis Pantai
Sementara itu, Plt. Kepala DKP Provinsi Papua Tengah Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., menjelaskan bahwa Papua Tengah memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang luas.
Menurut Karlos, Papua Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.168,61 kilometer. Luas laut dari wilayah Kabupaten Nabire dan Mimika mencapai sekitar 16.525,88 kilometer persegi.
Papua Tengah juga memiliki 50 pulau serta kawasan konservasi di wilayah Taman Nasional Lorentz dan Taman Wisata Teluk Cenderawasih.
Untuk produksi perikanan, Karlos menyebut hasil tangkapan pada 2025–2026 mencapai sekitar 26.116 ton per tahun. Produksi tersebut berasal dari wilayah penangkapan laut maupun perairan umum, termasuk Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi.
Papua Tengah berada dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 717 di wilayah utara yang mencakup Nabire dan WPP 718 di wilayah selatan yang mencakup Mimika.
Menurut Karlos, pemerintah telah memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2025 sebagai salah satu instrumen pemetaan dan pengaturan pemanfaatan ruang laut.
“Semua data ini akan masuk di website kita, sehingga siapapun bisa mengakses untuk melihat posisi laut kita kemudian untuk melihat semua potensi yang ada,” jelas Karlos.
SIBAPATENGA Dukung Satu Data Indonesia
Karlos mengatakan, DKP Papua Tengah menghadirkan SIBAPATENGA untuk membangun sistem pengelolaan data kelautan dan perikanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi.
Aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia melalui pengelolaan, verifikasi, dan pembaruan data secara digital. Sistem ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Kami berharap dalam pertemuan atau forum diskusi seperti ini kita bisa mendapatkan data yang valid untuk melengkapi kekurangan-kekurangan,” kata Karlos.
Ia mengakui DKP Papua Tengah yang baru berjalan sekitar tujuh bulan masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dan sinergi pemerintah kabupaten untuk memperkuat perencanaan maupun pelaksanaan program.
DKP Siapkan Program Pendukung
Dalam forum tersebut, DKP Papua Tengah juga memaparkan sejumlah program pengembangan pelabuhan perikanan.
Saat ini, DKP memiliki dua unit pelaksana teknis (UPT), yakni Pelabuhan Perikanan Waharia dan Pelabuhan Perikanan Pomako.
DKP juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan ekspor perdana komoditas perikanan dari Timika ke Malaysia.
Selain itu, pemerintah tengah mengerjakan dan menguji sejumlah fasilitas pendukung perikanan, termasuk cold storage dan pabrik es di Waharia, Nabire.
Melalui forum perangkat daerah dan peluncuran SIBAPATENGA, Pemprov Papua Tengah mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis data, teknologi, serta koordinasi lintas daerah.
Pemerintah berharap sistem tersebut membantu menyusun program sesuai potensi setiap kabupaten dan memberikan manfaat bagi masyarakat di delapan kabupaten Papua Tengah. (*)
Penulis : Arief Aw
