Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR Papua Tengah) mulai menyiapkan langkah pencabutan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua (OAP).
Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPR Papua Tengah membahas penyusunan regulasi baru yang diharapkan lebih komprehensif dan mampu memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua.
Pembahasan tersebut mencakup evaluasi substansi Perdasus, peninjauan naskah akademik, serta proses harmonisasi yang sebelumnya telah dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N.R. Gobai, menegaskan bahwa proses pencabutan maupun pembentukan peraturan daerah harus mempertimbangkan seluruh tahapan yang telah berjalan, termasuk dengar pendapat dan berbagai masukan masyarakat.
Menurut Gobai, DPR Papua Tengah perlu menentukan apakah naskah akademik dan rancangan regulasi yang telah disiapkan masih dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan atau perlu disusun kembali menjadi naskah akademik dan Rancangan Perdasus yang baru.
“Kita sudah berproses melalui dengar pendapat. Ada masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak. Karena itu, kita perlu menyepakati langkah yang tepat. Apakah rancangan ini diubah menjadi naskah Raperdasus baru dengan mencabut Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, atau seperti apa mekanisme yang harus kita tempuh,” demikian pokok pandangan John N.R. Gobai dalam pembahasan bersama Bapemperda.
Ia menekankan bahwa penyusunan regulasi baru tentang OAP harus melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta lembaga terkait lainnya.
Gobai menilai regulasi tersebut tidak boleh hanya mengatur aspek administrasi. Lebih dari itu, aturan baru harus menjamin pengakuan identitas, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan memberikan kepastian hukum bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Tengah.
Biro Hukum Jelaskan Mekanisme Pencabutan
Sementara itu, perwakilan Biro Hukum, Jhon Sinambela, menjelaskan bahwa pencabutan atau perubahan peraturan daerah harus didasarkan pada kajian terhadap substansi dan materi muatan regulasi yang bersangkutan.
Ia merujuk pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
Menurut Sinambela, apabila perubahan suatu peraturan daerah mencakup lebih dari 50 persen materi muatannya, secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan lebih tepat dilakukan dengan mencabut aturan lama dan membentuk peraturan daerah yang baru.
“Kalau perubahan materi muatannya sudah lebih dari 50 persen, maka sebaiknya peraturan lama dicabut dan dibuat peraturan baru. Namun, keputusan tersebut harus berpedoman pada hasil pembahasan, kajian, dan matriks perubahan yang disusun,” jelas Jhon Sinambela.
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan regulasi baru di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan tetap harus mengikuti mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, Bapemperda bersama Biro Hukum perlu menyiapkan kajian dan berita acara sebagai dasar administrasi dan hukum untuk menentukan tahapan selanjutnya.
Perlindungan Identitas dan Hak OAP Jadi Perhatian
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah materi penting turut menjadi perhatian untuk dimasukkan dalam penyempurnaan regulasi baru tentang Orang Asli Papua.
Materi tersebut antara lain perlindungan identitas OAP, pencegahan dan larangan pemalsuan identitas, perlindungan data kependudukan dari penyalahgunaan maupun praktik jual beli, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
Selain itu, regulasi baru perlu memiliki aturan pelaksana, termasuk melalui Peraturan Gubernur, agar ketentuan dalam Perdasus dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPR Papua Tengah juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan perundang-undangan nasional.
Langkah ini diperlukan untuk menghindari pertentangan norma sekaligus memastikan rancangan regulasi dapat mengikuti proses fasilitasi dan evaluasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
Keterlibatan masyarakat adat dan pihak yang memahami sejarah, identitas, silsilah, serta pengakuan Orang Asli Papua juga dinilai penting.
Dengan demikian, regulasi yang disusun tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi turut mencerminkan nilai adat, sejarah, dan kondisi sosial masyarakat Papua.
Sebagai tindak lanjut, Bapemperda bersama Biro Hukum diarahkan menyiapkan kajian pencabutan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, menyusun matriks perubahan materi muatan, serta mengoordinasikan penyempurnaan rancangan regulasi baru untuk diselaraskan dengan Propemperda Tahun 2027.
DPR Papua Tengah menegaskan bahwa pembahasan pencabutan Perdasus tersebut masih berada dalam tahapan proses legislasi.
Karena itu, keputusan pencabutan maupun pembentukan regulasi pengganti harus melalui kesepakatan bersama, kajian hukum, harmonisasi, dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku
Melalui proses tersebut, DPR Papua Tengah berharap regulasi baru tentang Orang Asli Papua dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin pengakuan dan perlindungan identitas OAP, menjaga hak-hak masyarakat adat, serta memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus demi keadilan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua di Provinsi Papua Tengah. (*)
Penulis : Red
