JAKARTA || Nabireterkini.com — Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) meminta pemerintah memberikan kepastian terhadap investasi mitra, menjamin keberlangsungan operasional dapur, serta melindungi relawan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (9/11/2026).
Aspirasi tersebut mereka tuangkan dalam delapan tuntutan melalui gerakan bertajuk Aksi Gembok Dapur Nasional Bersama Mitra MBG.
Dalam seruan aksinya, Presidium Mitra BGN menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menegaskan bahwa keberhasilan program MBG harus berjalan seiring dengan perlindungan hak mitra dan relawan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.
Adapun delapan tuntutan tersebut mencakup keberlanjutan program, kepastian investasi, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penyederhanaan sistem administrasi BGN.
Pertama, mempertahankan program MBG. Presidium Mitra BGN meminta pemerintah tetap menjalankan Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional yang menyasar masyarakat Indonesia.
Kedua, membuka kembali operasional SPPG. Mereka mendesak pemerintah mencabut moratorium dan mengizinkan seluruh SPPG yang telah menyelesaikan pembangunan 100 persen serta memenuhi persyaratan untuk segera beroperasi.
Ketiga, menyelesaikan persoalan SPPG di wilayah 3T. Presidium meminta pemerintah memberikan kepastian atas investasi dan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Mereka mengusulkan pengembalian hak mitra sesuai petunjuk teknis (juknis) atau pemberian ganti rugi berdasarkan penilaian independen.
Keempat, menjamin perlindungan hukum bagi mitra. Mereka meminta BGN memberikan kepastian hukum, mengakui investasi mitra, serta menjamin keberlanjutan operasional SPPG wilayah 3T dan SPPG Aglomerasi dengan kedudukan yang setara.
Kelima, mempertahankan jumlah relawan. Presidium Mitra BGN menolak pengurangan relawan MBG. Mereka juga meminta pemerintah mengembalikan pola pembiayaan menggunakan skema at cost, yakni pembayaran berdasarkan kebutuhan dan biaya riil operasional.
Keenam, mengembalikan biaya kendaraan operasional. Mereka meminta komponen pembiayaan kendaraan dan distribusi makanan kembali masuk dalam perhitungan biaya operasional SPPG agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan.
Ketujuh, memberikan kepastian insentif mitra. Presidium Mitra BGN mengusulkan evaluasi skema insentif Rp2.000 per penerima manfaat. Selain itu, mereka mengajukan insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 1,5 tahun, kemudian mengevaluasinya berdasarkan klasifikasi atau grading dapur.
Kedelapan, menyederhanakan sistem administrasi BGN. Mereka mendorong integrasi berbagai aplikasi, penyederhanaan pelaporan, serta perbaikan sistem kerja agar mitra dan petugas dapat lebih fokus menjalankan pelayanan di lapangan.
Melalui delapan poin tersebut, Presidium Mitra BGN berharap pemerintah dan BGN segera mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Mereka juga meminta pemerintah tidak mengabaikan kontribusi mitra yang telah mengalokasikan investasi serta relawan yang mendukung pelayanan sehari-hari.
Dalam seruan tersebut, Presidium Mitra BGN turut menyampaikan pesan agar pemerintah menjaga kepentingan penerima manfaat sekaligus melindungi mitra dan relawan.
“Selamatkan Penerima Manfaat dan Relawan. Jangan jadikan mitra dan relawan jadi korban. Mitra adalah Pejuang MBG bersama Prabowo!”
Presidium Mitra BGN menilai keberlanjutan MBG membutuhkan sinergi antara pemerintah, mitra, dan seluruh unsur pelaksana.
Karena itu, mereka berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. (*)
Penulis : Red
