Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Perwakilan masyarakat Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, meminta DPR RI dan DPD RI mengkaji dampak penertiban kawasan hutan terhadap kehidupan warga.
Aspirasi itu disampaikan di Jakarta pada Jumat (28/8/2026). Warga meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi kebijakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), termasuk terhadap ruang hidup, mata pencaharian, dan aktivitas masyarakat.
“Kami berharap suara masyarakat Makimi didengar. Kebijakan di wilayah kami hendaknya tidak mengabaikan masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan penghidupannya di sana,” ujar salah satu perwakilan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga juga meminta DPR RI dan DPD RI membuka audiensi serta menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kementerian dan lembaga terkait mengenai dasar hukum, mekanisme, dan pelaksanaan penertiban kawasan hutan di Makimi.
Mereka berharap pemerintah mengedepankan keterbukaan dan dialog, serta mempertimbangkan hubungan masyarakat adat dengan tanah dan wilayah yang menjadi sumber penghidupan.
Penyampaian aspirasi ke Jakarta disebut sebagai langkah konstitusional.
Warga kini menunggu tindak lanjut legislatif untuk mendorong penyelesaian yang memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak. (*)
Penulis : Red
