Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Gubernur Papua Tengah membantah menerbitkan instruksi untuk menghentikan aktivitas perdagangan di kawasan Pantai Nabire mulai 6 September 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah melalui Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, Minggu (6/9/2026), menyusul beredarnya selebaran di media sosial yang mencantumkan larangan aktivitas dagang di kawasan Pantai Nabire.
Selebaran tersebut memuat narasi bahwa aktivitas perdagangan dan kegiatan lainnya di Pantai Nabire akan dihentikan mulai 6 September 2026. Informasi itu juga mencatut instruksi Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagai dasar kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Emanuel menegaskan, informasi tersebut tidak berasal dari Gubernur Papua Tengah.
“Itu berita bohong atau informasi palsu yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Emanuel You.
Gubernur Sebut Pantai Nabire Bukan Kewenangan Pemprov
Selain membantah penerbitan instruksi, Emanuel menjelaskan bahwa pengelolaan Pantai Nabire bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut.
“Itu bukan kewenangan Pemprov. Gubernur tidak pernah menerbitkan instruksi terkait. Itu ranahnya bupati,” jelasnya.
Dengan demikian, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama apabila informasi tersebut tidak memiliki sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Diminta Cek Informasi
Emanuel mengajak masyarakat lebih kritis dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan kebenaran sebuah informasi sebelum meneruskannya kepada orang lain.
Pemerintah juga meminta warga tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi karena informasi yang keliru dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Mari gunakan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Lakukan check and recheck sesuai etika dalam hirarki berpemerintahan dan prinsip etika sosial kemasyarakatan,” imbaunya.
Karena itu, pemerintah berharap masyarakat ikut menjaga ruang informasi publik dengan mengedepankan kehati-hatian dan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar.
Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa narasi mengenai larangan dagang di Pantai Nabire atas instruksi Gubernur Papua Tengah tidak benar menurut keterangan resmi Juru Bicara Gubernur Papua Tengah. (*)
Penulis : Alvira
Sumber Berita: Jubir Gubernur Papua Tengah Emanuel You
