Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Di depan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Jalan Mandala, Bumi Wonorejo, Nabire, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Nabire menggelar diskusi publik. Jumat (1/5/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Marius Petege, yang akrab disapa TipeX, dengan diikuti sekitar 20 peserta dari IPMADO Nabire.
Diskusi tersebut menyoroti sejumlah isu kemanusiaan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya peristiwa yang disebut peserta sebagai tragedi sipil di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret hingga 2 April 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, IPMADO Nabire menyampaikan tiga poin tuntutan utama, yakni:
- Penegakan keadilan atas dugaan jatuhnya lima korban sipil di Dogiyai.
- Penarikan aparat militer non-organik dari wilayah Dogiyai dan Tanah Papua.
- Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
Marius Petege selaku pengarah kegiatan menjelaskan bahwa diskusi ini juga bertepatan dengan tanggal 1 Mei yang oleh sebagian masyarakat Papua diperingati sebagai hari bersejarah terkait integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Hasil kesimpulan diskusi hari ini bertepatan dengan 1 Mei, yang bagi kami adalah hari bersejarah ketika Papua masuk ke dalam bingkai NKRI dalam situasi tekanan militerisme.
Karena itu, kami berdiskusi mengenai berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua, khususnya peristiwa di Dogiyai yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka,” ujar Marius
Ia menambahkan bahwa IPMADO Nabire mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah hukum atas peristiwa tersebut.
“Kami meminta agar pemerintah daerah Dogiyai dan aparat penegak hukum segera bertindak dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, kami juga mendesak agar militer non-organik segera ditarik dari Papua,” tegasnya.
Marius juga menyampaikan bahwa IPMADO Nabire berencana melanjutkan aksi dalam bentuk lanjutan sebagai bentuk konsistensi perjuangan aspirasi mahasiswa.
“Kami akan melakukan aksi jilid dua sebagai bentuk penyampaian aspirasi lanjutan kepada pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan diskusi publik tersebut ditutup dengan seruan solidaritas mahasiswa dan pelajar Papua sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kemanusiaan di Tanah Papua. (*)
Penulis : Reporter: Alvi
