Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, mendorong PT Aneka Tambang (Antam) membuka kantor operasional di Nabire dan memberikan ruang lebih besar bagi orang asli Papua (OAP) dalam kegiatan pertambangan di Papua Tengah.
Ia juga meminta pemerintah provinsi membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) agar daerah memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
Diben menyampaikan usulan tersebut menyusul pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari oleh pemerintah pusat dan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
pengalihan pengelolaannya kepada Antam.
Menurutnya, perubahan pengelolaan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat adat.
Saat ditemui pada Senin (26/10/2026), Diben menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis nasional (PSN) tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada penerimaan masyarakat di wilayah terdampak.
Ia meminta pemerintah dan perusahaan melakukan sosialisasi secara terbuka sebelum menjalankan program agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan dampak kegiatan pertambangan.
“Kalau pemerintah punya program yang bagus, maka untuk merealisasikannya harus melakukan sosialisasi yang baik. Tujuannya supaya penerima manfaat dan masyarakat lokal dapat menerima program tersebut sehingga sukses dilaksanakan,” kata Diben.
DPR Papua Tengah Soroti Keterlibatan Masyarakat Adat
Diben menilai pendekatan kepada masyarakat adat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua Tengah.
Menurutnya, kurangnya komunikasi dapat memicu penolakan meskipun pemerintah memiliki tujuan pembangunan yang baik.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah pusat dan perusahaan agar tidak mengabaikan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan pertambangan.
“Kalau atas nama negara, kemudian program strategis nasional tiba-tiba datang tanpa peduli dengan orang di sekitarnya, sampai kapan pun pasti akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa DPR Papua Tengah sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait PT Kristalin Eka Lestari.
Dalam rapat yang dipimpinnya, DPR menelaah akta pendirian perusahaan untuk mengetahui komposisi kepemilikan saham.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Diben menyebut tidak menemukan orang asli Papua yang tercatat sebagai pemegang saham. Ia juga mengaku belum berhasil menemui pemilik perusahaan untuk memperoleh penjelasan secara langsung.
Atas dasar itu, ia berharap pengelolaan oleh Antam dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat lokal, baik melalui kesempatan kerja maupun keterlibatan dalam kegiatan ekonomi pendukung pertambangan.
Antam Diminta Buka Lapangan Kerja bagi Warga Lokal
Diben menempatkan pembangunan kantor Antam di Nabire sebagai salah satu usulan utama. Menurutnya, keberadaan kantor di ibu kota Provinsi Papua Tengah akan mempermudah koordinasi perusahaan dengan pemerintah daerah, DPR, tokoh adat, dan masyarakat.
Selain memperkuat koordinasi, kantor tersebut diharapkan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.
“Antam harus membangun kantornya di Nabire supaya pemerintah daerah juga mendapatkan manfaat. Masyarakat kita yang menganggur banyak, sehingga ruang kerja bisa tercipta di Nabire,” katanya.
Diben juga mengusulkan agar Antam memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal dengan target sekitar 70 hingga 80 persen. Sementara itu, perusahaan tetap dapat merekrut tenaga profesional dari luar daerah sesuai kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan.
“Kalau ada perusahaan di sini, masyarakat kita yang harus bekerja. Sekitar 70 sampai 80 persen masyarakat lokal bisa dilibatkan, sedangkan tenaga profesional lainnya disesuaikan dengan kebutuhan manajemen,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak boleh terbatas pada pekerjaan sebagai karyawan. Perusahaan juga perlu membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memasok bahan pangan, kebutuhan operasional, dan berbagai jasa pendukung.
Dengan langkah tersebut, aktivitas pertambangan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Gubernur Diminta Bentuk BUMD Pertambangan
Selain mendorong Antam membangun kantor di Nabire, Diben meminta Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, segera menyiapkan BUMD yang dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan pertambangan.
Ia menilai BUMD dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi pertambangan melalui kerja sama usaha yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Gubernur harus membuat BUMD. Perusahaan daerah ini yang nantinya menyambut kerja sama sehingga pemerintah dan masyarakat di daerah juga mendapatkan keuntungan,” kata Diben.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan konsep bisnis dan mekanisme kemitraan yang jelas agar perusahaan daerah mampu mengambil bagian dalam rantai ekonomi pertambangan.
Melalui BUMD, Diben berharap pemerintah provinsi dapat memperluas peluang usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, ia menekankan bahwa pembentukan BUMD harus berjalan seiring dengan komitmen perusahaan untuk melibatkan masyarakat adat dan pelaku usaha lokal.
Pendekatan Adat dan Budaya Perlu Dikedepankan
Lebih lanjut, Diben menegaskan bahwa pengembangan proyek strategis nasional di Papua Tengah harus memperhatikan kondisi sosial, adat, budaya, dan kehidupan keagamaan masyarakat setempat.
Ia mendorong pemerintah dan perusahaan membangun komunikasi sejak awal dengan kepala suku, tokoh adat, pemerintah setempat, serta pemimpin gereja sebelum menjalankan kegiatan yang berdampak pada masyarakat.
Menurutnya, dialog terbuka dan penghormatan terhadap kearifan lokal dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan.
“Kalau masyarakat merasa memiliki proyek strategis nasional yang dibangun di daerahnya, mereka akan mendukung. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Diben berharap pengelolaan pertambangan oleh Antam dapat membangun pola kemitraan yang lebih inklusif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat adat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup diukur dari aktivitas produksi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan manfaat ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (*)
Penulis : Red
