Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Bergerak menyampaikan delapan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) dalam aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Halaman DPRPT, Nabire, Selasa (7/4/2026).
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyampaikan aspirasi secara langsung di halaman gedung DPRPT sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam dokumen yang diserahkan, Front Rakyat Bergerak memuat delapan poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu strategis di Papua, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga hak-hak masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, massa menuntut penutupan PT Freeport Indonesia serta pengembalian hak kedaulatan kepada masyarakat Amungsa. Selain itu, mereka meminta pertanggungjawaban atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai sepihak serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
Selanjutnya, mereka menolak rencana pengembangan Pulau Biak sebagai lokasi bandara antariksa dan pusat peluncuran satelit yang dinilai berpotensi berdampak pada tanah adat dan kehidupan masyarakat setempat.
Di sisi lain, tuntutan juga mencakup penghentian operasi militer di wilayah Papua serta penarikan aparat dari sejumlah daerah. Massa turut menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di wilayah seperti Merauke dan Sorong yang dianggap berdampak pada penguasaan lahan dan sumber daya alam.
Selain itu, mereka meminta penghentian investasi dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Massa juga mengangkat isu hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi masyarakat Papua.
Pada poin terakhir, Front Rakyat Bergerak mengutuk kekerasan terhadap masyarakat sipil serta mendesak penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Lebih lanjut, massa menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang telah disampaikan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh DPR Papua Tengah sebagai representasi rakyat di daerah.
Dokumen tuntutan tersebut ditutup dengan seruan solidaritas. Hingga aksi berakhir, situasi di Halaman DPRPT terpantau aman dan kondusif. (*)
