Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Harapan akan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil kembali menguat di Papua Tengah. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan masyarakat adat tidak lagi sekadar menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Melalui diskusi panel yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026, KADIN Papua Tengah mengangkat isu krusial: implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tambang rakyat.
Ketua KADIN Papua Tengah, Alexander Gonzales Gobai, menegaskan bahwa forum ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Karena itu, kami mengangkat tema implementasi Perdasus dan peningkatan PAD melalui tambang rakyat,” ujarnya di Nabire, Senin (13/4/2026).
Selama ini, lanjut Gobai, banyak wilayah kaya sumber daya alam justru belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat pemilik hak ulayat. Investor memang hadir, tetapi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan.
Namun demikian, KADIN Papua Tengah melihat kondisi ini sebagai momentum perubahan. Organisasi tersebut kini mendorong penguatan regulasi agar masyarakat adat mendapatkan manfaat nyata dari aktivitas pertambangan.
“Ke depan, kami ingin masyarakat tidak hanya melihat aktivitas tambang, tetapi ikut mengelola dan menikmati hasilnya,” tegasnya.
Selain itu, KADIN Papua Tengah akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas ESDM, serta unsur legislatif dalam diskusi tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran utuh mengenai wilayah tambang rakyat sekaligus memperkuat aspek regulasi.
Di sisi lain, KADIN juga mengajak masyarakat membangun kekuatan ekonomi kolektif melalui koperasi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat saat bekerja sama dengan investor.
Dengan kata lain, koperasi tidak hanya menjadi wadah formal, tetapi juga menjadi simbol kemandirian ekonomi masyarakat adat.
“Ketika masyarakat memiliki wadah yang legal dan terorganisir, mereka bisa berdiri sejajar dengan investor. Semua pihak akan mendapatkan manfaat secara adil,” jelas Gobai.
Lebih jauh, upaya ini bukan sekadar bicara angka PAD atau investasi. Di balik itu, terdapat harapan besar agar hasil sumber daya alam dapat membiayai pendidikan anak-anak, meningkatkan layanan kesehatan, dan memperkuat kesejahteraan keluarga.
Pada akhirnya, KADIN Papua Tengah ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial. Diskusi panel ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola tambang rakyat yang legal, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat.
“Ini tentang masa depan. Masyarakat harus menjadi tuan di negeri sendiri, bukan sekadar penonton,” tutup Gobai. (*)
