Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Nabire bersama pelajar dan mahasiswa menggelar mimbar bebas di halaman Asrama Dogiyai, Minggu (9/8/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi terkait perlindungan masyarakat adat, tanah adat, kondisi pengungsi, serta penyelesaian konflik di Tanah Papua.
Koordinator Lapangan KNPB Nabire, Ando Douw, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menyuarakan pandangan serta aspirasi kepada pemerintah dan pihak terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penyampaiannya, Ando memaparkan enam poin utama.
Pertama, ia meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan tanah adat di Tanah Papua.
Kedua, KNPB Nabire mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.
Menurut Ando, regulasi tersebut penting untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat beserta hak-haknya.
Ketiga, Ando menegaskan bahwa tanah di Papua merupakan wilayah adat yang telah dihuni dan dikelola secara turun-temurun.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan terkait tanah dan sumber daya alam.
Keempat, ia menyerukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah Tanah Papua. Menurutnya, pendekatan keamanan perlu mempertimbangkan keselamatan serta kondisi masyarakat sipil.
Kelima, KNPB Nabire meminta pemerintah memperhatikan kondisi pengungsi internal di Tanah Papua. Ando menyebut jumlah pengungsi telah mencapai ratusan ribu jiwa, meskipun data tersebut masih memerlukan verifikasi dari sumber resmi.
Keenam, KNPB mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme dialog. Ando menilai dialog merupakan langkah penting untuk mencari solusi atas konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan yang berdampak pada masyarakat sipil.
Ando juga menyampaikan keprihatinan terhadap warga yang masih berada di wilayah pengungsian, termasuk masyarakat yang bertahan di kawasan hutan akibat situasi keamanan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan di Papua perlu mengedepankan keselamatan masyarakat, perlindungan hak masyarakat adat, serta pembukaan ruang komunikasi antara pihak-pihak terkait.
Kegiatan mimbar bebas tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi oleh pelajar dan mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia.
KNPB Nabire berharap pemerintah dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut serta membuka ruang dialog untuk membahas persoalan masyarakat adat, pengungsi, dan kondisi keamanan di Tanah Papua. (*)
