Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Semangat persatuan kembali bergema dari tanah Papua Tengah. Puluhan mahasiswa bersama sejumlah elemen organisasi Papua menggelar diskusi konsolidasi massa di Aula Asrama Putra Paniai, Kelapa Dua–Kalibobo, Nabire, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 19.00 WIT itu membahas rencana aksi demonstrasi besar terkait penolakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), izin tambang, dan militerisme di Kabupaten Paniai.
Moderator Paulo Mote memandu jalannya forum. Sementara itu, Marsel Wegobi Pigai hadir sebagai motivator sekaligus narasumber utama dalam diskusi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa dari berbagai asrama di Nabire, perwakilan organisasi mahasiswa, aktivis lingkungan, dan sejumlah elemen gerakan Papua mengikuti forum itu secara aktif.
Berdasarkan siaran pers panitia, Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia menggelar kegiatan tersebut untuk menyatukan sikap mahasiswa dan masyarakat adat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di wilayah Paniai.
Selain mahasiswa, sejumlah tokoh organisasi turut menghadiri forum tersebut.
Mereka antara lain perwakilan beberapa sektor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Nabire, Ketua Green Papua Cabang Nabire Rohan Kobepa, perwakilan Grup Aksi Amnesty International Indonesia Marsel Wegobi Pigai, perwakilan Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai Kota Studi Nabire (FKM KP) Nepson Yukei, serta Ketua Komunitas Mahasiswa/i Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Sobat Monom.
Dalam forum itu, Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia bersama masyarakat adat merumuskan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka menolak pemekaran DOB di Paniai.
Kedua, mereka mendesak pencabutan IUP dan IUPK perusahaan tambang yang akan masuk ke wilayah Paniai. Ketiga, mereka menolak militerisme di Kabupaten Paniai.
Peserta diskusi menilai ketiga persoalan tersebut harus dibawa langsung ke pemerintah pusat.
Karena itu, mereka berencana menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI Komisi II terkait penolakan DOB, Kementerian ESDM terkait izin tambang, serta Kementerian Pertahanan terkait isu militerisme di Papua.
Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti informasi mengenai penandatanganan SK pembentukan Kabupaten Moni oleh Bupati Paniai Yanpit Nawipa sebagai wilayah pemekaran baru dari Kabupaten Paniai.
Forum menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat adat. Selain itu, peserta diskusi menganggap kebijakan tersebut sarat kepentingan politik dan investasi.
Karena itu, forum menyepakati rencana aksi demonstrasi di tingkat provinsi untuk mendesak Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dan DPR Papua Tengah agar tidak menandatangani dokumen pemekaran wilayah tersebut.
Dalam pemaparan forum, peserta menyebut rencana pemekaran Kabupaten Paniai menjadi empat wilayah baru, yakni Kabupaten Moni, Kabupaten Paniai Timur, Kabupaten Paniai Barat, dan Kabupaten Wedauma.
Solidaritas mahasiswa dari delapan kabupaten di Papua Tengah bersama berbagai elemen gerakan menyatakan kesiapan turun dalam aksi demonstrasi besar. Mereka akan menentukan jadwal aksi melalui forum lanjutan.
Sebagai narasumber, Marsel Wegobi Pigai menyampaikan pandangannya terkait potensi meningkatnya eskalasi militerisme akibat pemekaran wilayah di tanah Paniai.
Ia menyinggung informasi mengenai lahan di Distrik Bibida yang direncanakan menjadi markas Kodim, termasuk pembelian lahan oleh militer di wilayah Komopa dan Agadide.
Selain itu, Marsel juga memaparkan data mengenai WIUP atau cadangan negara di Dinas ESDM Provinsi Papua Tengah. Ia menyebut sejumlah blok bekas eksplorasi PT Freeport Indonesia, seperti Blok Komopa, Blok Obano, dan Blok Dawagu.
Ia juga menyoroti potensi masuknya program transmigrasi skala besar ke Paniai, serta dugaan praktik nepotisme dan dinasti politik yang menurutnya dapat memperluas pengaruh politik keluarga di Papua Tengah.
Sementara itu, sejumlah perwakilan KNPB, Green Papua, dan mahasiswa dari delapan kabupaten se-Papua Tengah menyatakan komitmen untuk bergabung dalam aksi demonstrasi mendatang sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat Paniai.
Di tengah dinamika pembangunan dan politik daerah, mahasiswa Papua Tengah memilih berdiri di garis depan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat.
Mereka percaya bahwa masa depan Papua harus lahir dari suara rakyat, bukan semata-mata dari kepentingan kekuasaan dan investasi. (*)
