Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Operasi Cinta Damai Noken 2026 di Nabire, kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Polri dan Tokoh Masyarakat Papua Tengah Dalam Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Damai” tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.
FGD tersebut turut dihadiri Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustaf R. Urbinas, S.H., S.I.K., M.Pd., M.H., Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol. Gatot Suprasetya, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Papua Tengah, Ketua DPRK Nancy Worabay, Ketua FKUB Papua Tengah Drs. Ignatius Robertus Adi, M.M.Pd., para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pimpinan paguyuban, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan di Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, melalui Operasi Cinta Damai Noken 2026, kami mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif dalam membangun komunikasi dengan masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Jermias Rontini.
Ia menjelaskan bahwa Papua Tengah memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat yang menjadi kekuatan besar dalam membangun daerah. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga persatuan serta menjadikan keberagaman sebagai modal sosial dalam menciptakan kedamaian.
Selain itu, Kapolda mengajak para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat untuk terus menjadi pelopor perdamaian serta mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan menjadi pemicu perpecahan. Sebaliknya, mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah,” katanya.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan dialog. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu mencegah konflik sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
Pada sesi diskusi, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait keamanan, persoalan sosial, hingga isu tapal batas wilayah yang berkembang di Papua Tengah.
Kepala Suku Mee Papua Tengah, Melkias Muyapa, menyoroti persoalan tapal batas yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Ia berharap pemerintah dan aparat keamanan terus membangun kerja sama yang baik demi menjaga ketertiban serta menciptakan Papua Tengah yang aman dan damai.
Melkias juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri, khususnya Polres Nabire, atas upaya menjaga keamanan dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tapal batas harus mengedepankan dialog dan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Saya mendapat informasi bahwa sebelum adanya berbagai kepentingan ekonomi, masyarakat hidup berdampingan dengan baik. Karena itu, penyelesaian tapal batas harus melibatkan dewan adat dan para kepala suku agar menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Paguyuban Pasundan Papua Tengah, Tabroni M. Cahya, S.H., meminta perhatian terhadap maraknya pencurian fasilitas umum, khususnya lampu penerangan jalan yang dinilai berdampak pada keamanan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga keamanan lingkungan.
Selain itu, Ketua Kerukunan Yapen Waropen Papua Tengah, Ir. Johanis Samuel Maniani, menyoroti persoalan tanah adat di sejumlah wilayah Distrik Teluk Kimi dan Samabusa. Ia meminta perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
Dalam forum yang sama, Ketua DPRK Nancy Karolin Worabay menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program yang dijalankan Polda Papua Tengah, termasuk dukungan terhadap kebersihan lingkungan dan penataan kota.
Nancy juga menyoroti antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta meminta adanya penertiban kendaraan yang parkir di sekitar area pengisian bahan bakar minyak demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolda Papua Tengah menyatakan akan melakukan evaluasi bersama instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Saya berterima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan. Kami akan mengevaluasi berbagai persoalan yang ada dan berupaya menghadirkan solusi yang tepat melalui kerja sama semua pihak,” tegasnya.
FGD Operasi Cinta Damai Noken 2026 berlangsung dalam suasana penuh dialog dan kebersamaan. Para peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta gagasan konstruktif demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Tengah.
Melalui forum ini, Polda Papua Tengah berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat.
Dengan kolaborasi yang baik, Papua Tengah diharapkan tetap menjadi wilayah yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. (*)
