Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Anggota DPRK Kabupaten Nabire dari jalur Otonomi Khusus (Otsus), Priskila Dina Misiro, S.Pi., menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari.
Namun, ia menegaskan bahwa pengalihan pengelolaan tambang kepada PT Aneka Tambang (Antam) Tbk harus menjamin perlindungan hak masyarakat adat, penerimaan daerah, kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP), serta pemulihan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Priskila tertanggal 23 Oktober 2026, menyusul penertiban kawasan hutan produksi di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada 22 Oktober 2026 oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan tersebut, Priskila turut menyoroti Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20261012/01/001 tanggal 12 Oktober 2026 tentang pencabutan IUP PT Kristalin Eka Lestari yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare, dengan area penertiban seluas 275,36 hektare.
Priskila menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan, kewajiban reklamasi, serta ketentuan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing.
Menurutnya, penegakan hukum di sektor pertambangan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat adat dan kepentingan masyarakat lokal yang hidup di sekitar wilayah pertambangan.
Priskila Minta Hak Masyarakat Adat Dijamin
Terkait rencana pengalihan pengelolaan tambang kepada PT Antam Tbk sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Priskila meminta pemerintah memastikan bahwa proses tersebut menghormati hak masyarakat adat, khususnya Suku Wate, Yerisiam, dan Mee di wilayah Makimi–Simapitowa.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap masyarakat adat dan hak ulayat mereka.
Menurut Priskila, pelibatan masyarakat adat harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam agar kebijakan yang diambil tidak mengabaikan hak-hak masyarakat pemilik wilayah adat.
Selain perlindungan hak ulayat, ia juga meminta pemerintah memastikan penerimaan daerah dari sektor pertambangan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Priskila turut menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kerja kepada Orang Asli Papua serta memastikan pemulihan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan.
Dorong Pengesahan Raperdasus
Lebih lanjut, Priskila mendorong DPR Papua Tengah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Hak Ulayat, Perlindungan Tanah Adat, dan Pertambangan Rakyat.
Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan hukum untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat, memberikan kepastian dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta mencegah persoalan serupa terulang di kemudian hari.
Priskila menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Nabire harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama masyarakat adat yang memiliki keterikatan historis dan hak ulayat atas wilayah tersebut.
Karena itu, ia berharap setiap kebijakan pertambangan dapat mengedepankan kepastian hukum, transparansi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (*)
Penulis : Arief Aw
Sumber Berita: Pernyataan Priskila Dina Misiro, S.Pi., di Nabire, Papua Tengah.
