Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti membahas percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Puspem) Papua Tengah dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).
Rapat yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 18.10 WIT itu digelar usai kedua wakil menteri meninjau langsung lokasi pembangunan Puspem di Karadiri, Nabire Barat.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memanfaatkan forum tersebut untuk menyelaraskan langkah pembangunan sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas daerah otonomi baru (DOB) Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai rapat, Wamen PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pemerintah memfokuskan pembahasan pada penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan yang mencakup Kantor Gubernur Papua Tengah, Kantor DPRD Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
“Kami telah melihat langsung kondisi di lapangan dan dapat kami sampaikan bahwa progres pembangunan berjalan dengan baik. Fokus utama kami adalah memastikan kawasan inti pusat pemerintahan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar Diana kepada awak media.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai acuan percepatan pembangunan di Papua Tengah.
Pertama, pemerintah menargetkan seluruh pembangunan kawasan inti Puspem rampung pada akhir tahun 2026. Saat ini, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 20 persen.
Selain pembangunan Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga sedang membangun tiga tower utama yang menjadi bagian dari kawasan pemerintahan terpadu.
Kedua, pemerintah mempercepat pembangunan jalan Trans Papua yang menjadi urat nadi konektivitas antarwilayah.
Menurut Diana, kebutuhan infrastruktur transportasi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan masih sangat besar sehingga penyelesaian ruas jalan menjadi prioritas nasional untuk membuka akses masyarakat di wilayah pedalaman.
Ketiga, rapat turut membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nabire. Pemerintah daerah diminta segera melengkapi dokumen readiness criteria atau dokumen kesiapan administrasi sebagai syarat pelaksanaan program tersebut.
“Pemerintah daerah telah menyampaikan komitmennya untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan,” kata Diana.
Keempat, pemerintah mengevaluasi pembangunan jaringan irigasi terpadu yang mendukung program swasembada pangan nasional.
Diana menyebut pembangunan irigasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 di Papua Tengah telah mencapai 100 persen.
Menurutnya, hasil uji coba pengairan menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian. Lahan yang sebelumnya hanya menghasilkan satu kali panen kini mampu mencapai Indeks Pertanaman (IP) 250 atau setara tiga kali musim tanam dalam satu tahun, yakni dua kali padi dan satu kali palawija.
Melalui capaian tersebut, pemerintah optimistis Papua Tengah dapat berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menutup kunjungan kerja di Nabire, Wamendagri Ribka Haluk dan Wamen PU Diana Kusumastuti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh proyek strategis dapat berjalan sesuai rencana.
Keduanya berharap pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan sektor pertanian di Papua Tengah terus berkembang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. (*)
