Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Masyarakat adat Kampung Nifasi menegaskan bahwa aksi pemalangan di kawasan kerja Musairo merupakan keputusan bersama masyarakat adat untuk mempertahankan hak ulayat, aset kampung, dan sumber penghidupan warga.
Mereka membantah anggapan yang menyebut masyarakat dijadikan “tameng” oleh PT Kristalin Eka Lestari.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (7/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan itu digelar sebagai tanggapan atas pernyataan Kepala Suku Besar Wate, Otis Money, yang sebelumnya meminta agar perusahaan tidak menjadikan masyarakat sebagai pelindung aktivitas operasionalnya.
Menurut masyarakat Nifasi, seluruh keputusan lahir melalui musyawarah adat tanpa campur tangan pihak mana pun.
Kepala Suku Kampung Nifasi, Dominggus Money, menjelaskan bahwa masyarakat justru mengundang PT Kristalin Eka Lestari untuk berinvestasi dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Karena itu, Dominggus menilai setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui komunikasi dan dialog bersama masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Kami yang mengundang perusahaan datang. Kalau memang ada persoalan, mari duduk bersama masyarakat dan dengarkan aspirasi kami. Jangan mengambil keputusan tanpa komunikasi dengan masyarakat adat,” ujar Dominggus.
Ia menilai dialog menjadi langkah paling tepat agar penyelesaian persoalan tidak memicu dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Senada dengan itu, Tokoh Perempuan Adat Wate Kampung Nifasi, Yantris, menegaskan masyarakat tidak sedang membela kepentingan perusahaan, melainkan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka.
Menurutnya, masyarakat merasakan berbagai manfaat sejak perusahaan beroperasi, antara lain bantuan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dukungan pendidikan, bantuan bagi keluarga yang berduka, hingga pembangunan rumah bagi warga.
Meski demikian, Yantris menegaskan bahwa apabila terdapat persoalan terkait perizinan maupun kewajiban perusahaan, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada persoalan izin atau kewajiban perusahaan, silakan diselesaikan sesuai aturan. Tetapi jangan sampai masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian akibat persoalan yang bukan mereka buat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Suku Dani, Romi Wonda, memastikan warga tetap mempertahankan pemalangan di lokasi Musairo hingga seluruh pihak mencapai kesepakatan melalui komunikasi langsung antara pimpinan PT Kristalin Eka Lestari dan masyarakat adat.
Ia juga meminta aparat keamanan maupun Satgas menghormati proses penyelesaian yang sedang ditempuh masyarakat melalui jalur musyawarah.
“Kami hanya ingin satu, jangan ganggu piring makan masyarakat kecil. Kehidupan kami bergantung pada aktivitas yang ada di sini. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan mengorbankan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ketiga tokoh masyarakat sepakat mempertahankan pemalangan hingga tercapai kesepakatan resmi yang memberikan kepastian bagi semua pihak.
Mereka berharap pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan mengedepankan dialog, menghormati hak masyarakat adat, serta mencari solusi yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan hak masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Bagi masyarakat Kampung Nifasi, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sebuah perusahaan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat adat untuk menjaga wilayah ulayat, menentukan masa depan kampung, dan mempertahankan sumber penghidupan yang menjadi penopang ekonomi keluarga. (*)
