Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Plt. Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Andarias Tomi Tulak, S.T., M.T., menegaskan komitmen pemerintah membuka dialog dengan pengusaha kontraktor Orang Asli Papua (OAP) usai aksi aspirasi di Kantor Dinas PUPR, Rabu (29/7/2026).
Hal ini disampaikan usai dialog dengan Koordinator Pengusaha OAP, Agus Auparay, dan perwakilan kontraktor terkait alokasi paket pekerjaan.
Andarias menjelaskan bahwa seluruh paket APBD Induk 2026 sudah ditetapkan melalui mekanisme resmi sehingga tidak dapat diubah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memahami aspirasi teman-teman pengusaha OAP, namun paket pekerjaan sudah ditetapkan sehingga tidak bisa diubah di luar mekanisme,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut Dinas PUPR akan mengupayakan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan jika memungkinkan dan sesuai ketentuan.
Usulan tersebut masih akan dibahas bersama TAPD, sehingga besaran dan waktunya belum dapat dipastikan.
Jika disetujui, pengusaha OAP yang belum mendapat paket akan diprioritaskan.
“Kami ingin pemerataan kesempatan usaha,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa peluang kerja tidak hanya di PUPR, tetapi juga di OPD lain yang memiliki paket pengadaan.
Sementara itu, Agus Auparay menyampaikan aspirasi ini untuk meminta kejelasan kesempatan kerja bagi pengusaha OAP.
“Kami berharap tetap ada ruang bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi,” ujarnya.
Dialog berlangsung kondusif, dengan kesepakatan untuk terus berkomunikasi sesuai aturan dan prinsip transparansi serta pemerataan kesempatan usaha. (*)
