Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Harapan akan terwujudnya perdamaian terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat Papua. Kali ini, Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) mengajak seluruh pihak menjadikan dialog sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik, guna memulihkan rasa aman, melindungi masyarakat sipil, dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Nabire, Sabtu (4/7/2026), GPMI-I menilai konflik bersenjata yang berlangsung sejak 2019 hingga 2026 telah menimbulkan krisis kemanusiaan dengan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut GPMI-I, konflik tersebut menyebabkan sebagian warga mengungsi, memunculkan trauma psikologis, mengganggu layanan pendidikan dan kesehatan, serta melemahkan aktivitas perekonomian masyarakat akibat situasi keamanan yang dinilai belum sepenuhnya kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah klaim terkait meningkatnya kehadiran aparat keamanan, pembangunan pos-pos militer, serta dugaan penggunaan beberapa fasilitas umum sebagai pos keamanan.
GPMI-I juga menyebut hasil pendataan internal mereka menemukan 52 gedung sekolah dan enam puskesmas yang memerlukan perhatian serius akibat kondisi infrastruktur maupun terganggunya pelayanan.
Karena itu, GPMI-I mendorong pemerintah untuk melengkapi pendekatan keamanan dengan langkah dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan kesejahteraan masyarakat agar penyelesaian konflik dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Koordinator Umum GPMI-I, Memo Hagisimijau, meminta pemerintah bersama lembaga terkait segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
“Kami mendesak Komnas HAM RI mengusut secara tuntas berbagai dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya serta meminta pemerintah memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan masyarakat Intan Jaya dengan Presiden RI dan Menteri Pertahanan guna mencari penyelesaian yang adil dan bermartabat,” tegas Memo Hagisimijau.
GPMI-I juga berharap seluruh pemangku kepentingan mengedepankan penyelesaian secara damai, menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah situasi yang berkembang.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah maupun aparat keamanan belum menyampaikan tanggapan resmi terkait pernyataan dan klaim yang disampaikan GPMI-I. Redaksi memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
Perdamaian yang berkelanjutan memerlukan sinergi semua pihak. Melalui komunikasi, penghormatan terhadap hukum, dan semangat kemanusiaan, diharapkan Kabupaten Intan Jaya dapat kembali menjadi daerah yang aman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas, memperoleh pelayanan publik, dan membangun masa depan dengan penuh harapan. (*)
