Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Ketua Fraksi Gabungan DPR Papua Tengah, Fransiskus Magai, membantah informasi yang beredar dengan mengatasnamakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua Tengah.
Fransiskus mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan internal untuk memastikan sumber informasi yang sebelumnya beredar di sejumlah media.
Dari hasil pengecekan tersebut, tidak ada anggota Banggar yang mengakui pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana informasi yang beredar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak ada satu pun anggota Banggar yang menyatakan informasi tersebut. Jadi saya garis bawahi bahwa informasi itu adalah informasi bohong,” ujar Fransiskus (12/8/2026).
Menurutnya, informasi tanpa sumber yang jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama antara DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja memainkan isu tersebut untuk membenturkan lembaga legislatif dengan pemerintah daerah. Karena itu, Fransiskus meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum melalui proses verifikasi.
“Kita menilai ada oknum tertentu yang bermain di belakang dan berusaha membenturkan lembaga legislatif dengan pemerintah. Padahal, secara resmi tidak pernah ada anggota Banggar yang mengeluarkan pernyataan seperti itu,” katanya.
DPR dan Pemerintah Tetap Bersinergi
Fransiskus menegaskan DPR Papua Tengah tetap menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan sesuai kewenangannya. Pada saat yang sama, DPR juga membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan fungsi antara legislatif dan eksekutif tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun konflik kelembagaan.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak menjaga komunikasi yang sehat agar penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah tetap berjalan dengan baik.
Masyarakat Diminta Cermat Memeriksa Informasi
Lebih lanjut, Fransiskus mengingatkan masyarakat agar semakin kritis dalam menerima informasi di tengah perkembangan media digital.
Ia meminta masyarakat memeriksa identitas media, sumber informasi, narasumber, serta melakukan konfirmasi kepada lembaga atau pihak yang disebut dalam sebuah pemberitaan.
“Kita hidup di zaman digital. Masyarakat harus cerdas. Kalau sebuah informasi tidak jelas siapa redaksinya, siapa pimpinan medianya, di mana kantornya, dan siapa narasumbernya, tentu harus kita pertanyakan,” ujarnya.
Menurut Fransiskus, masyarakat juga dapat membandingkan informasi yang beredar dengan keterangan resmi dari lembaga terkait sebelum mengambil kesimpulan.
Ia berharap masyarakat Papua Tengah tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak terverifikasi karena kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan hubungan antarlembaga.
“Kami berharap masyarakat jangan terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Mari kita bersama-sama menjaga suasana agar pemerintah dapat fokus menjalankan pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” katanya.
Fransiskus menegaskan DPR Papua Tengah akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)
