Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Pimpinan Media Papedanews.com, Muhamad Irpan, mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun langsung ke kawasan pertambangan emas Kilometer 74 (KM 74), Papua Tengah, untuk memeriksa legalitas aktivitas pertambangan sekaligus menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA).
Irpan menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai di Jalan Merdeka, Sabtu (7/11/2026). Ia meminta pemerintah dan instansi terkait tidak mengabaikan informasi yang berkembang mengenai aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Minta Pemeriksaan Keimigrasian dan Perizinan
Irpan secara khusus meminta Satgas PKH menelusuri informasi dugaan keterlibatan WNA dalam aktivitas pertambangan emas di KM 74. Pemeriksaan tersebut, kata dia, perlu menjawab siapa saja WNA yang berada di lokasi, apa peran mereka, serta apakah mereka memiliki dokumen keimigrasian dan izin kerja yang sah.
Ia menegaskan, sorotan terhadap keberadaan WNA bukan bentuk diskriminasi terhadap warga negara asing. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memastikan setiap orang yang melakukan aktivitas di Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah perlu memastikan siapa yang bekerja di lokasi pertambangan, apa tugas dan tanggung jawabnya, serta apakah seluruh dokumen dan perizinannya sesuai aturan,” demikian penekanan Irpan.
Selain Satgas PKH, ia meminta Polda Papua Tengah, Kantor Imigrasi, dan instansi yang membidangi pertambangan berkoordinasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Minta Pemerintah Buka Legalitas Tambang KM 74
Lebih lanjut, Irpan meminta pemerintah membuka informasi mengenai legalitas kegiatan pertambangan di KM 74 kepada masyarakat. Menurutnya, pengawasan harus berjalan transparan agar publik mengetahui apakah aktivitas tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Ia juga berharap aparat dan instansi berwenang tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi turun langsung untuk memeriksa kondisi di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai aktivitas pertambangan, pihak-pihak yang terlibat, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
lanjut Irpan, mendorong Satgas PKH, Polda Papua Tengah, Imigrasi, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait segera menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional dan terbuka.
Irpan turut meminta pihak pengelola tambang memberikan penjelasan mengenai legalitas operasional dan aktivitas tenaga kerja di lokasi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberitaan yang berimbang, Papedanews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Satgas PKH, pihak Imigrasi, pemerintah daerah, maupun pengelola pertambangan terkait informasi tersebut. (*)
Penulis : Arief Aw
