Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menyoroti rencana aksi demonstrasi oleh kelompok Front Rakyat Bergerak dengan menekankan pentingnya ketertiban, koordinasi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian tetap menjamin keamanan masyarakat. Namun demikian, stabilitas situasi sangat bergantung pada kepatuhan penyelenggara aksi terhadap aturan yang berlaku.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal selama situasi dapat kami jaga aman,” ujar Kapolres, Senin (6/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, perwakilan massa aksi telah menyampaikan rencana demonstrasi ke Polres Nabire. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIT dengan titik utama di Kantor DPR Papua Tengah.
Selain itu, massa direncanakan berkumpul di sejumlah lokasi, yakni SP Nabire Barat, Siriwini, Jepara Dua, dan Pasar Karang. Aparat pun memetakan titik-titik tersebut sebagai fokus pengamanan.
Namun, di balik rencana tersebut, Kapolres menemukan sejumlah kekurangan mendasar dalam dokumen pemberitahuan. Penyelenggara tidak mencantumkan jumlah massa serta tidak menetapkan penanggung jawab resmi.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerawanan di lapangan.
“Setiap aksi unjuk rasa wajib mencantumkan jumlah peserta dan penanggung jawab yang jelas. Ini penting untuk pengendalian dan pengamanan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kapolres turut menyoroti narasi dalam selebaran aksi yang menggunakan istilah
“Melumpuhkan Nabire”. Ia menilai frasa tersebut dapat memicu keresahan dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan cara yang berpotensi mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas warga.
“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi lakukan dengan tertib dan tidak merugikan masyarakat luas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa aparat keamanan bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Mereka mengedepankan langkah preventif guna memastikan situasi tetap terkendali.
Di tengah meningkatnya dinamika, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, untuk turut menjaga stabilitas daerah.
“Kondusivitas Nabire adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap semua pihak ikut menjaga keamanan,” pungkasnya. (*)
