Jakarta || Nabireterkini.com – Perwakilan enam kelompok suku besar dari wilayah Pantai Utara Papua dan Lereng Utara Gunung Intan Jaya melakukan langkah bersejarah dengan mendatangi Jakarta guna memperjuangkan kesejahteraan masyarakat adat melalui wadah Koperasi Didat Merah Putih.
Rombongan tersebut tiba di Jakarta pada 3 Mei 2026 dengan membawa harapan besar bagi kemajuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Papua yang masih masuk kategori daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Perwakilan dari wilayah Pantai Utara terdiri dari Suku Demisa, Suku Burate, dan Suku Didat yang dipimpin Ketua Koperasi Didat Merah Putih, Baldus Didat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, rombongan dari Lereng Utara Gunung Intan Jaya diwakili Suku Moi, Suku Walani, dan Suku Walai yang dipimpin Kepala Suku Moi, Yanemanipue.
Masyarakat dari wilayah tersebut menghadapi keterbatasan akses transportasi karena sebagian besar kampung hanya dapat dijangkau melalui jalur udara maupun berjalan kaki menembus hutan belantara.
Karena itu, mereka berharap perhatian pemerintah dapat diperkuat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat adat.
Keenam kelompok suku tersebut tergabung dalam Koperasi Didat Merah Putih sebagai wadah perjuangan bersama untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup lebih sejahtera tanpa meninggalkan tanah kelahiran mereka.
Perjuangan tersebut juga didukung landasan hukum yang kuat, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menjamin pengakuan hak ulayat dan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, secara teknis pengelolaan tambang oleh koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025 yang memberikan prioritas kepada koperasi untuk mengelola sektor pertambangan mineral dan batubara dengan luas wilayah izin usaha tertentu.
Dalam rangka memperjuangkan penerbitan WIUPK-Prioritas, rombongan diterima Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai, pada Senin (4/5/2026).
Pada pertemuan tersebut, rombongan menyerahkan dokumen dan meminta dukungan agar proses penerbitan izin dapat segera diproses pemerintah pusat.
Di hari yang sama, rombongan juga bertemu Menteri Koperasi, Ferry Joko Yuliantono, di rumah dinas menteri.
Dalam suasana penuh kekeluargaan, Menteri Koperasi mendengarkan langsung aspirasi masyarakat adat Papua sekaligus memberikan arahan terkait penguatan koperasi rakyat.
Bahkan, Menteri Koperasi disebut langsung menginstruksikan Kepala Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Waropen agar memproses usulan pendirian SPBU Koperasi Didat Merah Putih dalam waktu dua minggu.
“Kabupaten Waropen harus bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain sebagaimana telah dilakukan di salah satu kabupaten di Aceh yang berhasil mendirikan SPBU melalui koperasi rakyat,” ujar Ferry Joko Yuliantono.
Selain itu, rombongan bersama Ketua Komite Otsus Papua juga bertemu Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, di Kantor Istana Merdeka.
Pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret setelah Sekretaris Kabinet disebut memberikan instruksi kepada Wakil Menteri ESDM agar membantu proses perizinan Koperasi Didat Merah Putih.
Pada 5 Mei 2026, rombongan kembali diterima Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung.
Dalam pertemuan tersebut, Baldus Didat menyampaikan harapan masyarakat adat Papua agar WIUPK-Prioritas segera diterbitkan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan membangun daerahnya secara mandiri.
Kedatangan para tokoh adat Papua ke Jakarta menjadi simbol semangat masyarakat pedalaman untuk maju serta memperjuangkan hak dan masa depan generasi mereka melalui jalur hukum dan kerja sama dengan pemerintah pusat. (*)
