Pemprov Papua Tengah Bentuk KKMD untuk Lindungi Ekosistem Mangrove

- Admin

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten III Setda Papua Tengah, Victor Fun, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove sekaligus pembentukan KKMD di Hotel Mahavira, Nabire. Dok_ Humas Pemprov PT. NT

Asisten III Setda Papua Tengah, Victor Fun, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove sekaligus pembentukan KKMD di Hotel Mahavira, Nabire. Dok_ Humas Pemprov PT. NT

Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai langkah memperkuat perlindungan ekosistem mangrove sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir Papua Tengah, Kamis (21/5/2026).

Pembentukan KKMD tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang berlangsung di Hotel Mahavira, Jalan Ampera Auri, Nabire, Papua Tengah.

Kegiatan itu dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Victor Fun, ditegaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peranan penting dalam menjaga kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang laut, sekaligus menjadi habitat berbagai biota laut yang menopang kehidupan masyarakat pesisir.

“Ekosistem mangrove bukan hanya menjaga kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap karbon,” ujar Victor Fun.

Menurutnya, Papua Tengah memiliki potensi mangrove yang besar. Namun di sisi lain, kawasan tersebut menghadapi ancaman kerusakan akibat pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata, serta kurangnya pengawasan di sejumlah wilayah.

Baca Juga:  Polres Nabire Bedah Rumah Warga, Kapolda Papua Tengah Resmikan Hasil Program Hari Bhayangkara ke-80

Karena itu, pemerintah menilai perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, hingga masyarakat pesisir.

Victor Fun menegaskan bahwa pembentukan KKMD bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif, melainkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian mangrove di Papua Tengah.

“KKMD diharapkan menjadi motor penggerak kolaborasi dalam menyusun kebijakan terpadu, mempercepat rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak, serta mendorong ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

“Kita ingin pembangunan Papua Tengah berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan demi mewujudkan Papua Tengah yang adil, harmonis, maju, dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel nabireterkini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peduli Pengungsi, Misael Sondegau Bagikan Sembako di Intan Jaya
Fransiskus Magai: Jangan Mudah Percaya Informasi Tanpa Sumber Jelas
Pemprov Papua Tengah Dorong Dialog untuk Selesaikan Persoalan Tambang KM 95 dan KM 102
Aspirasi Simapitowa Meepago Dibahas, DPR Papua Tengah Dorong Penegakan Hukum Tepat Sasaran
Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu yang Mengatasnamakan Banggar
KNPB Sentani Serukan Aksi Nasional 15 Agustus, Dorong Penyampaian Aspirasi Secara Damai
Anev Semester I, Polda Papua Tengah Catat 1.755 Gangguan Kamtibmas
Kepala Suku Simapitowa Ungkap Dugaan Tawaran Rp250 Juta Terkait Aktivitas di KM 102
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:23 WIT

Peduli Pengungsi, Misael Sondegau Bagikan Sembako di Intan Jaya

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:15 WIT

Fransiskus Magai: Jangan Mudah Percaya Informasi Tanpa Sumber Jelas

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:02 WIT

Pemprov Papua Tengah Dorong Dialog untuk Selesaikan Persoalan Tambang KM 95 dan KM 102

Rabu, 12 Agustus 2026 - 20:53 WIT

Aspirasi Simapitowa Meepago Dibahas, DPR Papua Tengah Dorong Penegakan Hukum Tepat Sasaran

Rabu, 12 Agustus 2026 - 20:42 WIT

Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu yang Mengatasnamakan Banggar

Berita Terbaru