Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Pelayanan kesehatan yang merata tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kesiapan tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas, dan tepat sasaran.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat perencanaan sumber daya manusia kesehatan berbasis data agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Penyiapan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut SDMK) Tingkat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Aula Yahor Inn Hotel, Jalan Padat Karya Kalibobo, Nabire, Rabu (20/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka kegiatan itu melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Victor Fun, Gubernur Meki Fritz Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah atas pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.
Menurutnya, penguatan tata kelola kesehatan harus dimulai dari perencanaan yang akurat dan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Tidak mungkin kita berbicara tentang Papua Tengah yang maju dan berdaya saing apabila pelayanan kesehatan masyarakat belum berjalan optimal,” demikian isi sambutan gubernur.
Selain itu, Gubernur Meki menegaskan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup, merata, dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong pemutakhiran data SDM kesehatan serta penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan berbasis analisis beban kerja agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Dalam sambutan tersebut, pemerintah juga memaparkan kondisi pelayanan kesehatan di Papua Tengah saat ini.
Dari sembilan rumah sakit yang ada, hanya tiga rumah sakit yang memiliki tujuh dokter spesialis utama secara lengkap.
Sementara itu, dari 148 puskesmas yang tersebar di Papua Tengah, hanya sebagian kecil yang memenuhi standar sembilan jenis tenaga kesehatan.
“Data ini harus menjadi alarm sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bergerak lebih cepat dan lebih tepat dalam melakukan perencanaan SDM kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Meki menegaskan dokumen perencanaan SDM kesehatan tidak boleh berhenti sebagai administrasi semata.
Sebaliknya, dokumen tersebut harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis.
Kebijakan itu mencakup penempatan tenaga kesehatan, usulan formasi ASN dan PPPK, hingga penguatan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan pegunungan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta seluruh Dinas Kesehatan kabupaten, BKPSDM, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan memastikan data yang dimasukkan benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan.
“Keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong transformasi digital kesehatan melalui pemanfaatan aplikasi SISDMK dan SATUSEHAT sebagai bagian dari integrasi data kesehatan nasional.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk daerah dengan akses pelayanan kesehatan terbatas seperti Intan Jaya, Puncak, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, dan Puncak Jaya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Papua Tengah mengajak seluruh pihak menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat sistem kesehatan daerah secara bersama-sama.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat sistem kesehatan Papua Tengah yang lebih adil, lebih merata, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah beserta jajaran, kepala dinas kesehatan kabupaten se-Papua Tengah, BKPSDM dan Ortal kabupaten, direktur rumah sakit, pimpinan fasilitas kesehatan, narasumber, peserta, dan sejumlah undangan lainnya. (*)
