Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa/i Papua Tengah (SPM-PT) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kios Panjang Pasar Karang, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (5/6/2026).
Massa memanfaatkan aksi tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait isu lingkungan, hak masyarakat adat, proyek investasi, serta situasi kemanusiaan di Tanah Papua.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIT itu berjalan tertib dan mendapat perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Pasar Karang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arnoldus Pigai memimpin aksi sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), didampingi Bunglong selaku Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap), serta Marius Petege atau yang dikenal dengan sapaan TipeX sebagai Penanggung Jawab Aksi.
Dalam orasinya, para peserta aksi menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat Papua, mulai dari kerusakan lingkungan, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Arnoldus Pigai menegaskan bahwa mahasiswa dan pelajar Papua memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat.
“Kami menolak keras investasi yang merusak lingkungan, menghentikan PSN, deforestasi, serta perampasan hak ulayat. Hutan Papua adalah lumbung pangan dan identitas budaya kami,” ujar Arnoldus dalam orasinya.
Selanjutnya, Bunglong mengkritisi pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang menurutnya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
Ia menilai setiap kebijakan pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Sementara itu, Marius Petege (TipeX) menyoroti berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang masih menjadi perhatian masyarakat Papua.
Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Dalam pernyataahhh yaan sikap yang dibacakan di akhir aksi, SPM-PT menyampaikan 18 poin tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian operasi bersenjata, penarikan aparat militer dari wilayah sipil, penyelesaian kasus HAM secara independen dan transparan, perlindungan masyarakat sipil, pemenuhan hak pengungsi internal, hingga dorongan dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.
Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai proyek investasi dan pembangunan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap lingkungan, hak ulayat masyarakat adat, serta keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat Papua.
Mereka turut mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan investasi, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP), serta upaya pemulihan lingkungan dan sosial di wilayah yang terdampak aktivitas pembangunan.
Usai menyampaikan seluruh aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib. Hingga aksi berakhir, situasi keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi kegiatan tetap berlangsung aman dan kondusif. (*)
