Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah memperluas program seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan tahun 2026 dengan menggandeng pemerintah daerah di delapan kabupaten.
Program ini tidak hanya berfokus pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Papua Tengah untuk menempuh pendidikan di berbagai sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga negara.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul dari daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pekan depan kami akan turun ke delapan kabupaten untuk melakukan sosialisasi. Kami ingin masyarakat memahami bahwa selain IPDN, masih banyak sekolah kedinasan yang dibiayai pemerintah,” ujarnya saat memimpin rapat di Nabire, Kamis (9/04/2026).
Delapan kabupaten yang menjadi sasaran program ini meliputi Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Tim BKPSDM akan memberikan pemahaman langsung kepada calon mahasiswa dan orang tua terkait peluang pendidikan kedinasan.
Pada tahun 2026, BKPSDM Papua Tengah memfasilitasi enam sekolah kedinasan, yakni:
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
- Politeknik Imigrasi (Poltekim)
- Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
- Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
Denci menekankan bahwa program ini memprioritaskan putra-putri asli Papua Tengah agar mendapatkan akses pendidikan gratis sekaligus dipersiapkan menjadi birokrat masa depan.
“Provinsi ini dibentuk untuk memberdayakan anak-anak asli Papua. Ini bagian dari semangat Otonomi Khusus yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, menjelaskan bahwa terdapat tiga jalur seleksi yang disiapkan, yaitu jalur reguler, jalur afirmasi kewilayahan khusus Tanah Papua, serta jalur pembibitan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi.
“Peserta jalur pembibitan akan dipersiapkan untuk kembali mengabdi di Papua Tengah. Kami juga telah mengajukan permohonan kuota ke Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Ferdinand Somnaikubun, menambahkan bahwa sosialisasi akan dilakukan secara masif guna meningkatkan minat generasi muda.
Selain itu, calon peserta akan mendapatkan pembinaan melalui bimbingan belajar sebelum mengikuti seleksi, sehingga potensi mereka dapat diarahkan sesuai minat dan kemampuan.
“Kami ingin semakin banyak anak Papua Tengah menjadi birokrat dan teknokrat di tingkat nasional. Karena itu, pembinaan akan kami lakukan secara maksimal,” ujarnya.
Melalui program ini, pemerintah berharap generasi muda Papua Tengah mulai mempersiapkan diri sejak dini, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional. (*)
