Mimika, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini, menerima kunjungan Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, di Polres Mimika, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis terkait penguatan institusi kepolisian di Papua Tengah, termasuk rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Tengah yang hingga kini belum terealisasi.
Dalam kesempatan itu, Jeremias Rontini menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menghibahkan lahan seluas 34 hektare di dekat Bandara Nabire untuk pembangunan Mako Polda Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan markas definitif menjadi kebutuhan penting guna mendukung pelayanan dan operasional kepolisian di provinsi baru tersebut.
“Kami berharap Komisi III DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan Mako Polda Papua Tengah. Ini menjadi salah satu impian kami agar keberadaan Polda Papua Tengah semakin representatif,” ujar Kapolda.
Ia juga menyampaikan desain pembangunan Mako Polda Papua Tengah telah disiapkan sebagai bagian dari kesiapan perencanaan pembangunan.
Selain itu, Kapolda Papua Tengah menyoroti tingginya tantangan keamanan di wilayah Papua Tengah yang dinilai memiliki dinamika kamtibmas cukup kompleks.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan penguatan personel Polri melalui rekrutmen tambahan untuk menunjang pelayanan keamanan di masyarakat.
“Papua Tengah memiliki dinamika kamtibmas yang cukup kompleks. Karena itu diperlukan pengimbangan dengan penambahan personel Polri,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Mimika, Billyandha Hildiario Budiman, menjelaskan wilayah hukum Polres Mimika saat ini membawahi 18 distrik, namun baru memiliki 11 Polsek.
Karena itu, sejumlah Polsek masih harus membackup lebih dari satu distrik sehingga pihaknya mengusulkan pembangunan Pos Polisi di beberapa titik.
Kapolres juga menyampaikan kebutuhan alat khusus untuk mendukung pengungkapan kasus di lapangan, salah satunya alat Direction Finder atau Radio Direction Finder (RDF).
“Kami berharap adanya bantuan alat khusus yang lebih canggih dan layak untuk membantu proses pengungkapan kasus di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Soedeson Tandra menegaskan kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi, mendengar keluhan, serta menerima berbagai usulan dari aparat penegak hukum di daerah.
Menurutnya, Komisi III DPR RI memiliki agenda pengawasan rutin yang dilakukan setiap tahun dengan turun langsung ke daerah.
“Itu memang digunakan untuk menyerap aspirasi, mendapatkan masukan, mendengar keluhan, dan juga usulan-usulan yang nantinya bisa saya bawa ke Komisi dan diteruskan ke DPR,” ungkapnya.
Selain bertugas di Komisi III, Soedeson Tandra juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI yang memiliki tugas mengawal kebutuhan anggaran mitra kerja, termasuk institusi Polri.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh personel Polri agar terus bekerja profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Polri itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu saya mengingatkan agar seluruh anggota benar-benar menjaga tugas dan tanggung jawab dengan baik,” pungkasnya. (*)
