Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com — Solidaritas Pelajar Mahasiswa Papua Tengah (SPWP) bersama IPMADO Kota Studi Nabire menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Asrama Putra Dogiyai, Jalan Dosa, Bumi Wonorejo, Nabire ini dimulai pukul 18.30 WIT dan berakhir pukul 20.20 WIT, dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk membahas realitas sosial, lingkungan, dan persoalan tanah adat di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi dipandu oleh Marius Petege (TipeX) selaku tuan rumah sekaligus pengarah diskusi. Sementara itu, jalannya diskusi dicatat oleh Mabbi Eksekusi dan Aden Dimi sebagai notulen.
Poster kegiatan mengangkat semangat ajakan: “Mari bersama menonton dan berdiskusi untuk memahami realitas Papua saat ini.”
Dalam wawancara usai pemutaran film, Marius Petege menyampaikan bahwa film tersebut menggambarkan praktik kolonialisme yang dinilainya masih nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini.
“Kisah dalam film ini menunjukkan bahwa kolonialisme di zaman kita masih nyata. Kita sering berpikir bahwa Indonesia sudah tidak lagi berada dalam situasi kolonial, tetapi praktik-praktik kolonial itu masih ada di tengah bangsa ini sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah dengan sejarah panjang dan tatanan adat yang kuat.
“Papua memiliki tujuh wilayah adat yang sudah ada sejak lama, bahkan sejak masa pemerintahan Belanda. Namun, dalam praktiknya, nasib hidup masyarakat adat kurang diperhatikan. Tanah dirampas, hutan dibatasi, dan ruang hidup masyarakat adat semakin terancam, khususnya di Papua Tengah.”
Menurutnya, kegiatan nobar ini menjadi bentuk upaya membangun kesadaran kolektif agar persoalan serupa tidak terus berulang di masa depan, terutama terkait pembatasan hutan dan pengelolaan tanah adat.
Sebagai mahasiswa, Marius juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah, khususnya instansi yang menangani lingkungan hidup dan Kehutanan, agar lebih teliti dalam melihat persoalan tanah adat dan kelangsungan hidup masyarakat.
Dalam catatan notulen, Mabbi Eksekusi menuliskan bahwa diskusi berkembang pada isu perampasan ruang hidup masyarakat adat melalui kebijakan yang dinilai belum melibatkan masyarakat secara langsung.
Sementara Aden Dimi mencatat adanya kesepahaman peserta bahwa film tersebut membuka kesadaran baru tentang pentingnya menjaga tanah, hutan, dan identitas adat sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang Papua.
Sejumlah peserta turut menyampaikan pandangannya.
Maria Agapa menilai film tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanahnya akibat kebijakan yang tidak berpihak, sehingga diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga warisan leluhur dan korbannya selalu anak-anak dan perempuan, kalau bukan kita yang mempertahankan Adat istiadat ini maka kita akan punah karena ulah oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab.
Senada dengan itu, Okto Obuya menyebut bahwa pembangunan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan.
Okto juga menambahkan bahwa bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 mendatang, peserta berencana menggelar aksi lapangan atau kegiatan penanaman pohon.
Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Di akhir kegiatan, peserta diskusi menyampaikan harapan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terkhusus kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Tengah, agar lebih serius, teliti, dan berpihak dalam melihat persoalan tanah adat, perlindungan hutan, serta keberlangsungan hidup masyarakat adat di Papua Tengah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar melibatkan dan melindungi hak-hhak masyarakat setempat. (*)
