Nabire, Papua Tengah || Nabireterkini.com – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menggelar Workshop Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal selama tiga hari, 22-24 Juni 2026, di Aula Yahorr Inn Hotel, Nabire.
Kegiatan yang diikuti 33 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas di delapan kabupaten ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir.
Ketua panitia, Yulianda Yeimo, MKM, mengatakan pelaksanaan workshop dilatarbelakangi masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), AKI Papua Tengah tahun 2025 mencapai 151,57 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB tercatat 6,80 per 1.000 kelahiran hidup.
“Tingginya angka kematian maternal dan neonatal menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan, mulai dari keterlambatan deteksi dini faktor risiko, keterlambatan rujukan, hingga penanganan kasus yang belum optimal di fasilitas kesehatan,” ujar Yulianda Yeimo.
Ia menjelaskan, workshop tersebut diikuti peserta dari Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Mimika.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapsiagaan tenaga kesehatan, sekaligus memperkuat sistem rujukan serta mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Papua Tengah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus, yang diwakili Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Tengah, Obet Tekege, menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, logistik, dan sistem rujukan untuk menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi.
Workshop tersebut mengusung tema “Mari Kita Jaga Mama dan Bayi demi Masa Depan Papua yang Lebih Baik.”
“Di daerah dengan akses yang masih sulit, baik dari sisi fasilitas maupun SDM, angka kematian maternal dan neonatal masih tinggi. Karena itu kita harus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, kesiapan logistik dan sistem rujukan yang ada,” kata Obet saat membuka kegiatan.
Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga masa depan Papua.
“Satu nyawa yang kita selamatkan adalah bagian dari menjaga karya Tuhan dan menyelamatkan masa depan Papua. Menyelamatkan satu bayi berarti menyelamatkan generasi penerus kita,” ujarnya.
Obet juga mengingatkan pentingnya digitalisasi pelaporan pelayanan kesehatan melalui aplikasi.
“Kerja keras yang dilakukan di lapangan harus dicatat dan diperbarui melalui aplikasi. Kalau datanya tidak diinput, maka capaian kerja kita tidak akan terlihat dalam sistem. Kurangi aktivitas media sosial yang tidak perlu dan fokuslah memperbarui data pelayanan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh peserta dapat meneruskan hasil workshop kepada pimpinan fasilitas kesehatan di daerah masing-masing dan menjadi fasilitator dalam peningkatan layanan kesehatan ibu dan bayi.
“Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena ke depan Bapak dan Ibu diharapkan menjadi fasilitator di kabupaten masing-masing,” ujarnya.
Pada hari pertama, peserta terlebih dahulu mengikuti pre-test untuk mengukur kemampuan awal sebelum menerima materi. Selanjutnya, narasumber dr. Oktovianus Saranga, M.Kes., Sp.OG, membahas hasil evaluasi bersama peserta secara interaktif.
“Pembahasan dilakukan agar peserta memahami secara lebih mendalam konsep pencegahan infeksi serta praktik yang harus diterapkan dalam pelayanan di lapangan,” kata dr. Oktovianus Saranga.
Materi kemudian dilanjutkan oleh Bd. Achnes Sija, S.Keb, yang memaparkan kebijakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sistem rujukan maternal-neonatal, serta pencegahan infeksi pada persalinan dan bayi baru lahir.
Workshop menghadirkan tiga narasumber, yakni dr. Oktovianus Saranga, M.Kes., Sp.OG, dr. Susi Natalia Hasibuan, M.Si.Med., Sp.A(K), dan Bd. Achnes Sija, S.Keb. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, kegiatan tersebut sejalan dengan program kesehatan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui program “Ko Harus Sehat”.
Program tersebut telah menghadirkan pelayanan kesehatan gratis dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di delapan kabupaten serta memudahkan masyarakat memanfaatkan Kartu Ko Harus Sehat di masing-masing daerah.
Bagi masyarakat terdampak konflik, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memfasilitasi pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit rujukan di Papua dan Papua Tengah.
“Mari kita hidup sehat untuk mewujudkan generasi Papua Tengah yang sehat dan berkualitas di masa depan,” demikian pesan yang disampaikan dalam penutupan kegiatan. (*)
